PONTIANAK POST — Syarif Abdullah Alkadrie, S.H, M.H, kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan perumahan layak huni bagi masyarakat Indonesia. Melalui inisiatif besar di tahun 2025, politisi dari Partai NasDem yang duduk di Komisi V DPR RI ini mengusulkan program ambisius berupa pembangunan sekitar 2 juta unit rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang akan menjangkau seluruh pelosok Tanah Air.
Program yang dikenal dengan istilah "bedah rumah" ini bertujuan memperbaiki atau membangun kembali rumah tidak layak huni menjadi hunian yang sehat, aman, dan layak secara struktural. Tidak hanya memperbaiki atap atau dinding, program ini juga memperhatikan aspek sanitasi, ventilasi, dan akses listrik serta air bersih.
"Kami tidak ingin ada lagi warga Indonesia yang tidur di rumah reyot, bocor, atau berdinding papan lapuk. Setiap warga berhak atas tempat tinggal yang layak," tegas Syarief Jumat(8/8).
Sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perumahan, Syarief secara aktif mengawal anggaran dan pelaksanaan BSPS agar tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan lokal dalam pelaksanaan program ini. "Program BSPS bukan sekadar bantuan fisik, tapi juga pemberdayaan ekonomi. Tenaga kerja lokal yang terlibat, material yang dibeli dari UMKM setempat, semua ini turut menggerakkan ekonomi desa," jelas Ketua DPW NasDem Kalbar ini.
Di daerah pemilihannya, Kalimantan Barat I yang mencakup Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Ketapang dan Kayong Utara, Syarief telah membuktikan keberhasilan program bedah rumah sejak 2019. Hingga 2024, ribuan rumah telah diperbaiki atau dibangun kembali di wilayah ini. Kini, melalui program 2025, ia ingin memperluas dampaknya secara nasional.
Target 2 juta unit rumah dalam satu tahun memang terdengar besar. Namun, Syarief menilai hal itu bisa dicapai dengan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat.
"Anggaran BSPS dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) tahun 2025 meningkat signifikan. Dengan pengawasan ketat dan sistem pendataan berbasis digital, kami yakin target ini bisa tercapai," ujar pria yang karib disapa konstituennya dengan panggilan "Bapak Bedah Rumah" ini.
Dia juga mendorong percepatan digitalisasi data rumah tidak layak huni melalui sistem e-verification,yang memastikan bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Masyarakat bisa mengusulkan rumah yang membutuhkan bantuan melalui aplikasi resmi atau melalui musyawarah desa.
Di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebut saja ibu Siti (58), salah satu penerima bantuan bedah rumah 2023, mengaku hidupnya berubah drastis. "Dulu rumah saya bocor kalau hujan, lantai tanah, sering digenangi air. Sekarang, dinding beton, atap rapi, ada kamar mandi. Anak-anak bisa belajar dengan tenang," katanya haru.
Cerita seperti ini, menurut Syarif, adalah alasan utama mengapa program bedah rumah harus terus digulirkan. "Ini bukan soal tembok dan atap, tapi soal martabat manusia. Sebuah rumah layak adalah fondasi kesejahteraan," tandasnya.
Program Bedah Rumah 2025 kini menjadi sorotan nasional, tak hanya karena skalanya, tapi juga karena pendekatan humanis dan partisipatif yang diusung Syarif Abdullah Alkadrie. Bagi banyak warga, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, harapan untuk memiliki rumah layak bukan lagi mimpi, tapi kenyataan yang mulai terwujud.(den)
Editor : Hanif