PONTIANAK POST — Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat belum dimaksimalkan, padahal bisa menjadi kunci percepatan pembangunan daerah. "Kita punya potensi besar, tapi fiskal kita sangat rendah. Pendapatan daerah kita masih jauh dari potensi sebenarnya," ujar Heri Mustamin baru-baru ini di Pontianak.
Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Barat yang di releasenya, jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat diperkirakan mencapai 3,5 juta unit. Namun, dari jumlah itu, baru sekitar 900.000 wajib pajak yang aktif membayar pajak.
Artinya, baru sekitar 30% dari total potensi yang terealisasi. Dari angka itu, pemerintah daerah hanya mengantongi pendapatan sekitar Rp 458 miliar. "Bayangkan, kalau kita bisa capai 50% saja, kita bisa dapat lebih dari Rp1 triliun. Ini bukan angka kecil. Ini bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya," tegas Heri yang juga anggota Komisi IV DPRD Kalbar ini.
Politisi Partai Golkar ini menilai, salah satu hambatan utama adalah ketidakakuratan data wajib pajak. Banyak kendaraan yang sudah tidak beroperasi atau pindah daerah, tapi masih tercatat dalam sistem. Sebaliknya, banyak kendaraan aktif yang belum terdaftar. "Kita butuh revitalisasi data. Harus ada tim khusus untuk melakukan pendataan ulang. Kita harus tahu mana yang masih aktif, mana yang sudah tidak ada, mana yang sulit dijangkau karena berada di daerah terpencil," ujarnya.
Heri juga mengkritik keterbatasan teknologi yang digunakan. Sistem perpajakan di Kalbar masih menggunakan perangkat lunak (software) versi 4, sementara di daerah lain sudah mencapai versi 14.
"Kita masih sangat jadul. Teknologi kita jauh tertinggal. Padahal, dengan sistem yang terintegrasi antar-14 kabupaten/kota, kita bisa lacak pembayaran, cegah kebocoran, dan tingkatkan efisiensi," katanya.
Heri menawarkan tiga langkah konkret untuk menggenjot pendapatan daerah. Pertama Revitalisasi Data Wajib Pajak. Lakukan pendataan ulang secara massal, dibagi dalam beberapa kategori. "Seperti Zona Hijau yakni potensi tinggi, mudah ditagih, Zona Kuning perlu sosialisasi dan pendekatan dan Zona Merah yakni sulit ditagih, perlu peninjauan khusus," jelasnya.
Disisi lain dia mendukung Operasi Penertiban (Razia). Kerja sama antara Pemprov, Dinas Perhubungan, dan Polri untuk menggelar razia rutin. Namun, Heri menekankan perlunya alokasi dana operasional khusus agar kegiatan ini berjalan efektif. Dan terakhir modernisasi sistem perpajakan yakni investasi dalam teknologi informasi, termasuk upgrade software dan integrasi data antar-daerah. "Ini butuh biaya, tapi ini investasi. Kalau kita keluarkan Rp10–30 miliar sekarang, bisa balik modal hingga Rp1 triliun lebih, kenapa tidak," kata dia.
Heri menekankan, pemerintah daerah harus mulai berpikir seperti pelaku usaha yakni investasi sekarang, panen besar nanti. "Jangan takut mengeluarkan anggaran untuk hal yang berpotensi menghasilkan. Ini bukan pemborosan, tapi strategi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi daerah bisa didorong oleh investasi di sektor perpajakan yang efisien," ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi sektor lain, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang sejalan dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah. "Semakin banyak kendaraan, semakin besar konsumsi bahan bakar. Ini peluang besar yang belum kita sentuh," imbuhnya.
Heri berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah nyata. "Kalimantan Barat punya sumber daya alam yang melimpah. Tapi kalau kita tidak bisa kelola yang sederhana seperti pajak kendaraan, bagaimana kita mau maju? "Kita bukan tidak punya uang. Kita punya potensi, tapi belum dikelola dengan baik. Saatnya kita bangun Kalbar dari hal-hal yang konkret, dari data, dari teknologi, dari keberanian berinvestasi," pungkasnya.(den)
Editor : Hanif