PONTIANAK POST - Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, angkat bicara terkait polemik keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun yang masih terjadi di provinsi ini. Menurutnya, keberadaan PKS yang tidak memiliki kebun sendiri dan hanya mengandalkan pasokan tandan buah segar (TBS) dari pihak luar, termasuk petani swadaya, berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam tata niaga kelapa sawit.
Hero menyebut salah satu persoalan yang muncul adalah persaingan yang tidak sehat. “PKS tanpa kebun dapat memicu persaingan tidak sehat dalam pasar TBS, bahkan berpotensi menyebabkan pencurian TBS,” tuturnya, dalam kegiatan Borneo Forum ke-8 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Jumat (22/8).
Ia menjelaskan, PKS tanpa kebun juga rentan menyebabkan penurunan mutu TBS, terutama jika lokasi pabrik jauh dari kebun sawit. Hal ini berdampak pada kualitas hasil olahan dan efisiensi biaya transportasi. Selain itu, persaingan antar PKS juga mempengaruhi tata niaga, karena petani cenderung memilih pembeli dengan harga lebih tinggi.
“PKS tanpa kebun, terutama yang beroperasi di dekat PKS bermitra, dapat mengganggu tata niaga kelapa sawit karena petani cenderung menjual TBS ke PKS yang menawarkan harga lebih tinggi, meskipun mungkin tanpa berondolan,” jelasnya.
Kekhawatiran lain yang disampaikan Hero adalah potensi kecurangan pajak. Praktik PKS tanpa kebun ini juga memunculkan kekhawatiran ekspor limbah cair kelapa sawit (POME) untuk menghindari pajak ekspor yang lebih tinggi untuk CPO.
Lebih jauh, ia juga menyoroti ketergantungan penuh PKS tanpa kebun pada pasokan TBS dari luar. “PKS tanpa kebun sangat bergantung pada pasokan TBS dari pihak lain, sehingga ada risiko ketersediaan bahan baku yang tidak stabil,” tuturnya.
Menanggapi persoalan ini, Hero mendorong kemitraan antara PKS tanpa kebun dengan petani sawit baik plasma maupun swadaya) dapat menjadi solusi untuk mengatasi tersebut. Selain itu, ia menilai perlu adanya regulasi yang jelas terkait pendirian dan operasional PKS.
“Sehingga terdapat kewenangan yang jelas terkait kewenangan penerbit perizinannya, pembinaan dan pengawasan terutama dalam hal ketertelusuran dan keberlanjutan supply bahan bakunya (TBS).
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap PKS yang sudah beroperasi. Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap PKS tanpa kebun yang beroperasi di wilayahnya dan melakukan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik yang melanggar aturan.
“Sementara pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan industri kelapa sawit yang sehat dan berkelanjutan, termasuk melindungi kepentingan petani,” tuturnya. (sti)
Editor : Hanif