PONTIANAK POST — Sekitar seratus mahasiswa dari Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat, Selasa (2/9) sore.
Aksi yang berlangsung tertib ini menyampaikan sejumlah tuntutan kritis terkait reformasi sistem politik, transparansi anggaran, hingga penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR.
Koordinator Lapangan, Krisna Sumardi, didampingi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Marselius, dan BEM Fakultas Teknik, Oktavianus Egi, menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, yang hadir menerima perwakilan mahasiswa.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menyuarakan keinginan rakyat yang selama ini terabaikan,” ujar Krisna dalam orasinya.
Baca Juga: Mahasiswa UPB Pontianak Desak DPRD Kalbar Sahkan RUU Perampasan Aset dan Masyarakat Adat
Dalam tuntutannya, mahasiswa secara tegas menolak kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih terpuruk. Mereka menilai anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun perlu dikaji ulang secara transparan.
"Anggaran sebesar itu harus dipertanggungjawabkan secara jelas. Kami minta audit internal dilakukan oleh lembaga netral, dan laporan penyerapan anggaran wajib disampaikan ke publik setiap bulan,” tegas Marselius.
Selain itu, mahasiswa menuntut reformasi internal DPR di antaranya. Pemangkasan jumlah anggota DPR dan anggaran yang tidak mendesak. Ada juga penolakan terhadap mantan narapidana korupsi untuk duduk sebagai anggota DPR maupun di BUMN.
Tuntutan lainnya yakni Penghapusan fasilitas istimewa yang memperlebar kesenjangan dengan rakyat, seperti. Pembebasan pajak PPh 21 yang ditanggung APBN, sistem pengawalan khusus, penyediaan kendaraan pribadi dinas, cukup dengan akses transportasi umum gratis.
Tak kalah penting tuntutan pensiun seumur hidup hanya untuk satu periode masa jabatan anggota DPR RI.
Aksi ini juga menyampaikan tujuh tuntutan lanjutan untuk pemerintah dan lembaga negara. Seperti meminta KPK diminta memeriksa seluruh anggota DPR secara berkala.
Sidang dan rapat DPR harus disiarkan langsung (live) agar transparan bagi publik. Evaluasi ulang Satgas PKH yang dinilai merugikan masyarakat.
Lakukan juga, Perbaikan fasilitas pendidikan yang merata serta standar gaji layak bagi guru.
Segera sahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Permintaan juta yakni segera sahkan RUU Masyarakat Adat demi perlindungan hak-hak kelompok marginal.
"Kami (mahasisw) juga menolak terhadap pengesahan UU TNI, yang dinilai berpotensi melebarkan kewenangan militer di ranah sipil," ucap peserta aksi.
Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, menerima aspirasi tersebut dengan sikap terbuka. Ia menyatakan akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke tingkat nasional melalui jalur koordinasi dengan DPR RI.
“Kami menghargai aksi damai ini. Suara mahasiswa adalah suara rakyat. Kami akan sampaikan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya singkat.
Aksi yang berlangsung sekitar dua jam ini diakhiri dengan penyerahan berita acara aspirasi secara simbolis. Mahasiswa membubarkan diri dengan tertib, membawa spanduk bertuliskan DPR untuk Rakyat, Bukan untuk Diri Sendiri dan Reformasi Bukan Retorika. (den)
Editor : Miftahul Khair