PONTIANAK POST — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, menyatakan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa Universitas Panca Bhakti (UPB) dalam aksi damai, Selasa (2/9), akan segera diteruskan ke lembaga terkait di tingkat nasional.
Ia menekankan bahwa isu utama dalam aksi tersebut, penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR telah menjadi perhatian serius di tingkat pusat.
“Inti tuntutan mahasiswa, terutama soal tunjangan, memang hampir sama dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan ini kita serahkan langsung ke DPR RI,” ujar Aloysius dalam wawancara kepada wartawan usai menerima perwakilan mahasiswa.
Ia menjelaskan, meskipun isu kenaikan tunjangan sempat ramai, Presiden telah menyampaikan moratorium atau penghentian sementara terhadap rencana tersebut.
“Sebenarnya tunjangan ini sudah jelas. Presiden sudah menyampaikan moratorium. Tapi kita tetap mengawal agar janji itu benar-benar dilaksanakan,” tambahnya.
Aloysius mengatakan, karena kondisi di Jakarta belum sepenuhnya stabil dalam beberapa hari terakhir, pihaknya menunggu situasi aman sebelum mengirimkan dokumen tuntutan secara langsung.
“Situasi di Jakarta belum baik-baik saja. Tapi begitu kondisi memungkinkan, kita langsung bawa dan sampaikan aspirasi ini ke DPR RI, Kementerian terkait, dan juga KPK,” ujarnya.
Selain soal tunjangan, ia juga menegaskan bahwa tuntutan lain seperti perlunya transparansi anggaran, peninjauan ulang Satgas PKH, pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta penolakan terhadap UU TNI, juga akan dikomunikasikan ke lembaga berwenang.
“Kita sedang merangkum semua tuntutan ini. Karena sejak tanggal 27, 28, 29 Agustus lalu, ada beberapa BEM yang terus menyampaikan masukan tambahan. Sekarang kita himpun dulu, pastikan semuanya lengkap dan jelas, baru kita teruskan,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi kepada para mahasiswa atas cara mereka menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan penuh tanggung jawab.
“Kita luar biasa mengapresiasi. Ini adalah bentuk demokrasi yang sehat. Mahasiswa menyampaikan suara rakyat dengan cara yang sopan dan teratur. Mereka memang berhak menuntut, dan tuntutannya pun sangat beralasan,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Kalbar tidak akan menunda-nunda penyampaian aspirasi rakyat. “Kapan akan disampaikan ke pusat? Secepatnya. Kita rangkum dulu, pastikan semua lengkap, lalu kita kirim. Dan kita juga akan sampaikan hasilnya ke media, agar masyarakat tahu bahwa suara mereka didengar,” pungkas Aloysius. (den)
Editor : Miftahul Khair