PONTIANAK POST – Di tengah gejolak harga dan isu nasional yang memanas, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya langkah konkret menjaga daya beli rakyat. Salah satunya lewat Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dinilai ampuh menstabilkan harga bahan pokok sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Kami berharap langkah-langkah proaktif ini tidak hanya menstabilkan harga, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat Kalbar,” kata Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (2/9), secara daring.
Rakor tersebut diikuti Sekretaris Daerah Kalbar, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tim TP2DD, serta seluruh pemerintah daerah. Selain membahas inflasi, forum ini juga menyinggung isu nasional terkait aksi massa yang terjadi sejak 25 Agustus di 30 provinsi dengan 107 titik demonstrasi.
Norsan menyebut Pemprov Kalbar telah rutin menggelar GPM bersama Bulog. Program ini mendapat respons positif karena membantu masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. “GPM terbukti meringankan beban masyarakat. Kami optimistis dengan upaya ini Kalbar bisa ikut menjaga stabilitas harga dan mendukung swasembada pangan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, strategi tersebut diharapkan menjaga inflasi tetap terkendali, ketahanan pangan terjaga, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. “Pemprov Kalbar berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain dalam menghadapi tantangan inflasi dan ketahanan pangan,” tegasnya.
Mendagri Tito Karnavian menekankan agar kepala daerah meniru langkah cepat Presiden Prabowo dalam merespons keresahan publik. Presiden telah menggelar rapat kabinet, bertemu tokoh ormas dan agama, serta berdialog dengan elit politik. “Saya imbau gubernur, bupati, dan wali kota cepat tanggap. Inflasi harus kita kendalikan bersama, terutama memastikan ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi,” kata Tito.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa produksi pangan nasional dalam kondisi surplus. Produksi gabah mencapai 33 juta ton per tahun, sementara kebutuhan hanya 30 juta ton. “Tahun ini kita surplus lebih dari 3 juta ton. Tidak ada impor beras. Bulog juga terus bergerak menjaga ketersediaan dan stabilitas harga,” jelasnya.
Ia menegaskan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan di daerah menjadi prioritas. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi desa disebut kunci memperkuat ketahanan pangan nasional. (mse)
Editor : Hanif