PONTIANAK POST – Pemerintah pusat telah membatalkan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Langkah ini dinilai seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kalimantan Barat.
Pengamat pemerintahan dan kebijakan publik Kalbar, Herman Hofi Munawar, menilai tata kelola tunjangan DPRD harus dilakukan secara transparan, dan rasional. “Sikap tegas pemerintah pusat itu harusnya jadi momentum bagi daerah. Tata kelola tunjangan DPRD perlu diperbaiki, harus ada sense of crisis, rasa bahwa kita ini sedang dalam situasi krisis ekonomi,” katanya kepada Pontianak Post, Rabu (3/9).
Ia menekankan, kondisi keuangan daerah saat ini sangat bergantung pada dana transfer pusat yang justru tersendat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota pun relatif kecil. Akibatnya, banyak proyek pemerintah belum berjalan. “Kondisi keuangan memang kritis, sehingga perlu ada gerakan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, langkah evaluasi tidak akan terlalu berat bagi kepala daerah karena DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah. Herman menekankan tunjangan maupun kegiatan reses harus disesuaikan dengan kondisi krisis yang dihadapi. “Reses itu penting, tapi output-nya harus jelas dengan anggaran yang jelas,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal praktik birokrasi yang dinilai masih ada yang tidak mencerminkan situasi krisis. “Banyak agenda pemerintahan masih dilakukan di hotel, padahal kita (pemda) punya kantor dan aula. Ini contoh bahwa jiwa krisis belum ada,” katanya.
Herman menegaskan, evaluasi tunjangan tidak hanya menyasar DPRD, melainkan juga pejabat pemerintahan lainnya. “Langkah pemerintah pusat ini seharusnya jadi pemicu gerakan serentak meninjau ulang semua bentuk tunjangan di semua tingkatan pemerintahan. Standarnya harus lebih rasional, adil, dan transparan,” ungkapnya.
Ia menyebut, momentum ini bisa diterapkan pada penyusunan APBD 2026. Menurutnya, hingga kini APBD murni saja belum terlaksana, sehingga pembangunan di daerah pun belum berjalan.
“Karena duit kita (pemda) tidak ada, maka semua pihak harus serentak menunjukkan semangat krisis. Jangan bicara krisis, tapi kegiatan, dan tunjangan justru tidak mencerminkan situasi kritis,” pungkasnya. (bar)
Editor : Hanif