PONTIANAK POST — Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu (3/9) berlangsung aman dan penuh ketertiban. Aliansi mahasiswa berbagai organisasi menyampaikan aspirasi dengan argumentasi yang kuat, terukur, dan berbasis data.
Respons positif datang langsung dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, yang menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa sangat sejalan dengan perjuangan legislatif daerah.
"Mahasiswa kali ini menyampaikan aspirasi dengan cara yang sangat baik, santun, dan terukur. Mereka tidak sekadar berorasi, tapi membawa pokok-pokok pikiran yang jelas, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah jenis kecerdasan publik yang kita butuhkan," ujar Zulfydar usai menerima perwakilan mahasiswa.
Salah satu isu utama yang diangkat dalam aksi tersebut adalah ketidakadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam dari Kalimantan Barat ke pusat. Mahasiswa menyoroti bahwa meski provinsi ini menjadi penghasil utama komoditas strategis seperti sawit, bauksit, nikel, pasir kuarsa, emas, dan hasil hutan, kontribusi ekonomi daerah tidak diimbangi dengan porsi DBH yang adil.
Zulfydar menegaskan, ketidakadilan ini telah lama menjadi perhatian DPRD Kalbar. "Kita punya kayu, habis. Karet, mulai menurun. Sawit, kita nomor dua di Indonesia, bahkan salah satu eksportir terbesar dunia. Lalu bakksit, nikel, pasir kuarsa, emas, semua ada di sini. Tapi ketika diekspor, catatan ekspor sering dicatat berdasarkan pelabuhan pengiriman, bukan asal komoditas," ucap anggota DPRD Kalbar dari dapil Kota Pontianak ini.
Dia memberi contoh Komoditas dari Kalbar dikirim lewat pelabuhan di Surabaya atau Jakarta, lalu catatannya masuk ke daerah sana. Padahal, kerusakan jalan, dampak lingkungan, dan beban sosial ditanggung oleh masyarakat Kalbar. Sementara bagi hasilnya sangat kecil.
Zulfydar menilai, kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dan pergeseran alokasi dana juga tidak proporsional. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur justru dikurangi, tanpa diimbangi dengan transfer kelembagaan atau program nyata dari pusat.
"Ini tidak fair. Kalau pemerintah pusat ingin efisien, harusnya daerah diberi lebih banyak otoritas dan dana, bukan malah dikurangi. Bagaimana kita mau tingkatkan angka partisipasi masyarakat (RPM) jika pendidikan dan kesehatan tidak mendapat dukungan memadai?" tegasnya.
Menurut Zulfydar, tuntutan mahasiswa bukan hanya sah, tapi juga strategis. Ia berjanji akan membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat pusat, bersama ketua-ketua fraksi lainnya. "Kami akan sampaikan langsung ke kementerian terkait dan ke DPR RI. Ini bukan isu lokal, tapi soal keadilan ekonomi nasional," katanya.
Yang menarik, Zulfydar tidak hanya mendengar, tapi juga ingin menjadikan mahasiswa sebagai mitra strategis. Fraksi PAN, ujarnya, akan rutin mengundang mahasiswa untuk berdiskusi, memberi kajian, dan berkolaborasi dalam setiap kegiatan kebijakan. "Kami butuh pemikiran kritis mereka. Nanti kami beri tema, lalu biarkan mereka mengembangkan ide bersama kampus dan komunitas. Mahasiswa bukan hanya agen perubahan, tapi juga bagian dari solusi pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Barat," ucap dia.
Zulfydar menutup perbincangan dengan harapan besar: "Dari Pontianak, dari kampus-kampus di sini, saya yakin akan lahir pemikir-pemikir hebat yang membawa perdamaian, mediasi ide, dan kualifikasi tinggi bagi bangsa. Kita butuh itu. Dan hari ini, mahasiswa telah membuktikan bahwa mereka siap," pungkasnya.(den)
Editor : Hanif