PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson menanggapi wacana pemerintah pusat yang akan menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2025. Ia menyebut, meski masih berupa wacana, rencana tersebut patut disambut baik.
“Yang pasti, kami berharap dengan peningkatan gaji ASN ini akan meningkatkan kinerja ASN dalam melayani masyarakat. Jadi peningkatan gaji harus sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Harisson, Selasa (30/9).
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar hingga kini belum mendapat petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Pasalnya, penganggaran gaji ASN merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Nanti penganggarannya dari pusat, kemudian anggarannya diserahkan ke daerah kalau memang ada tambahan kebutuhan gaji ASN atau PNS,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kalbar, Suriansyah juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, jika rencana kenaikan gaji ASN, khususnya guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya dapat diwujudkan segera, hal itu akan sangat diapresiasi.
“Karena pentingnya tanggung jawab ASN, sementara kesejahteraan mereka masih cukup rendah dan perlu ditingkatkan,” ujar Suriansyah.
Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan guru akan memberi efek domino terhadap sektor lain, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Suriansyah menilai, penambahan gaji ASN juga akan berdampak besar bagi kinerja aparatur yang bertugas di pelosok daerah, mengingat tingkat harga kebutuhan di wilayah pedalaman relatif lebih tinggi.
“Peningkatan gaji tersebut juga perlu diberlakukan untuk tenaga honorer, karena gaji mereka masih sangat rendah,” tandasnya.(bar)
Editor : Hanif