PONTIANAK - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang untuk meningkatkan gizi pelajar justru menimbulkan masalah serius di Kalimantan Barat. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya 45 pelajar dan guru dari tiga kabupaten mengalami keracunan massal setelah menyantap menu MBG.
Sebanyak 25 orang, terdiri atas 24 siswa dan seorang guru SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang pada Rabu (24/9) mengalami keracunan usai menyantap ikan hiu dalam menu MBG.
Kepala Regional MBG Kalbar, Agus Kurniawi, menyesalkan kelalaian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Soal menu ikan hiu, itu murni keteledoran. Anak-anak jarang mengonsumsi ikan hiu, apalagi ada potensi kandungan merkuri,” ujarnya. Kepala SPPG Dapur Mitra Mandiri 2 di Benua Kayong pun dinonaktifkan buntut kasus ini.
Sementara itu, enam siswa Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MIS) Al Wardah di Balai Karangan, Sanggau, keracunan setelah makan MBG pada Rabu (24/9). Mereka dilarikan ke Puskesmas dengan gejala muntah dan sakit perut.
Kasus keracunan juga menimpa 14 pelajar di Kayong Utara dari dua sekolah berbeda.
Pada Kamis (24/9), lima siswa SDN 1 Simpang Hilir dilarikan ke Puskesmas Melano setelah mengeluh mual, muntah, dan sakit perut. Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara, Jumadi, menyebut puding yang disajikan sebagai pencuci mulut diduga basi.
Beberapa hari kemudian, Senin (29/9), sembilan siswa SMP PGRI 01 Simpang Hilir, Kayong Utara juga mengalami gejala serupa usai menyantap menu telur, oseng kol, dan tahu goreng. Kepala Puskesmas Teluk Melano, Azwar, mengatakan dua siswa masih dirawat sementara tujuh lainnya sudah dipulangkan. Sampel makanan dan muntahan siswa dikirim ke BPOM serta Labkesda Kalbar. Kepala SPPG Yayasan Mitra Sejahtera, Ansori, menambahkan ada kemungkinan faktor lain di luar menu MBG, seperti riwayat maag kronis atau konsumsi mi pedas sebelum kejadian.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, memanggil Kepala Regional MBG Kalbar dan koordinator wilayah untuk evaluasi besar-besaran. “Kasus di Ketapang, Kayong Utara, dan Sanggau harus jadi alarm” tegas Norsan. Ia menekankan perbaikan di tiga aspek utama: kualitas gizi dan kebersihan, jarak tempuh distribusi, serta keterlibatan ahli gizi. Pemprov Kalbar siap menurunkan tenaga ahli dari Dinas Kesehatan bila dibutuhkan.
Namun Norsan menegaskan dukungan penuh terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. “Ini program pemerintah pusat. Disuruh atau tidak, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pusat tetap mendukung. Karena memberi makan anak bangsa adalah bagian dari upaya mencapai Indonesia Emas,” kata Norsan di Pontianak.
Namun, Norsan mengingatkan bahwa dukungan itu harus diikuti evaluasi menyeluruh. Ia menyoroti sejumlah laporan kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah Kalbar, yang disebutnya harus menjadi perhatian serius penyedia makanan. “Penyedia harus bertanggung jawab. Soal gizi, kebersihan, dan jarak tempuh pengantaran agar makanan tidak basi, itu semua harus diperhatikan,” ujarnya.
Teks Anda sudah rapi, hanya perlu sedikit penyempurnaan di ejaan, tanda baca, dan alur agar lebih enak dibaca sebagai berita. Berikut hasil editannya:
Pemda Harus Aktif
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tito meminta Pemda mengoptimalkan dinas kesehatan untuk melakukan pengawasan dan mencegah insiden keracunan makanan.
“Sebelum makanan dihidangkan, ada pengecekan berlapis. Mulai dari dapur oleh ahli gizi dan dinas kesehatan, hingga di sekolah oleh Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang dikoordinasikan Dinas Pendidikan di bawah kepala daerah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/10).
Menurutnya, dinas kesehatan bersama pihak terkait dapat melakukan rapat internal untuk membahas proses bisnis MBG, menata mekanisme pengecekan makanan, hingga menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal senada juga disampaikan pengamat politik dari Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), Darmawan Purba. Ia menilai keterlibatan penuh Pemda menjadi kunci memperbaiki manajemen MBG.
Menurutnya, pengawasan dapur MBG yang dikoordinasikan Badan Gizi Nasional (BGN) masih menyisakan celah. Tanpa dukungan Pemda, rantai pengawasan berjalan kurang optimal dan respons terhadap insiden menjadi lebih lambat.
“Pemda punya instrumen yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti sekolah, komite orang tua, Posyandu, hingga kader PKK. Pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan bahwa Pemda mampu bergerak cepat ketika diberi mandat yang jelas,” kata Darmawan.
Meski begitu, Darmawan menegaskan, kewenangan saja tidak cukup. Pemerintah pusat perlu mendukung peningkatan kapasitas SDM agar standar higienitas MBG bisa seragam di seluruh daerah.
Data Kementerian Kesehatan per 22 September 2025 menunjukkan, dari 8.583 dapur MBG di Indonesia, baru 34 dapur yang memiliki SLHS. Padahal, sertifikat ini menjadi syarat vital untuk memastikan keamanan pangan olahan maupun siap saji.
Dengan dukungan SDM dan kewenangan yang kuat, program MBG tidak hanya menjadi proyek distribusi gizi, tetapi juga dapat berkembang menjadi ekosistem pengelolaan gizi yang partisipatif. “Pemda perlu menggandeng sekolah, guru, komite orang tua, PKK, Karang Taruna, hingga UMKM lokal penyedia bahan baku. Model ini membuat pengawasan bukan sekadar administratif, tapi juga moral dengan rasa tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Darmawan menekankan, desentralisasi kewenangan harus disertai partisipasi aktif masyarakat. Dengan begitu, MBG bukan hanya proyek pemerintah pusat, melainkan gerakan kolektif yang melibatkan semua pihak. “Jika Pemda diberi kewenangan penuh, SLHS diterapkan menyeluruh, dan masyarakat terlibat aktif, MBG bisa keluar dari krisis manajemen dan membangun kepercayaan publik,” tuturnya. (afi/dan/mdy/ant)
Editor : Hanif