PONTIANAK POST - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat memberikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Melalui juru bicaranya, Kasdi, fraksi ini menekankan pentingnya anggaran yang tidak hanya besar, tetapi juga berkualitas, berkeadilan, dan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di daerah terpencil.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui pendekatan realistis dan berkelanjutan. Mereka mengusulkan perluasan basis pajak dan retribusi, penguatan sistem digitalisasi pemungutan, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar kepatuhan membayar pajak meningkat. Selain itu, pemerintah diminta memberikan insentif fiskal guna mendukung dunia usaha dan meningkatkan daya saing daerah.
Untuk sisi belanja, fraksi menekankan perlunya peningkatan belanja modal, yang fokus pada program produktif seperti infrastruktur ekonomi agar mampu mendorong pertumbuhan jangka panjang. “Anggaran harus diarahkan pada prioritas yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup: pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang merata,” ucapnya.
Di samping itu, fraksi ini juga menyoroti perlunya perluasan jaringan listrik PLN, terutama di 47 desa di Kabupaten Ketapang yang hingga kini belum menikmati aliran listrik. Desa-desa tersebut tersebar di sembilan kecamatan, antara lain Simpang Hulu, Tumbang Titi, Manis Mata, dan Kendawangan. Fraksi PDIP menilai akses listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan hak dasar yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
"Kami terus mendesak Pemprov Kalbar untuk berkoordinasi intensif dengan PLN agar program listrik masuk desa segera direalisasikan,” ujar Kasdi.
Selain itu, usulan alokasi anggaran khusus untuk memperbaiki ruas jalan provinsi rusak parah atau belum terbangun juga ikut disuarakan. Titiknya berada di Nanga Tayap–Tumbang Titi–Tanjung–Marau–Air Upas–Manis Mata. Kemudian ada Simpang Sungai Gantang–Simpang Kelampai–Telok Batu–Simpang Jemayas. Ada juga Jalan di Siduk–Sukadana–Telok Melano–Teluk Batang.
"Fraksi PDIP juga mengusulkan agar ruas Ketapang–Pesaguan–Kendawangan ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, mengingat kawasan tersebut menjadi lokasi proyek strategis nasional seperti perusahaan WHW dan BAP," ujarnya.
Di sektor pendidikan, Kasdi berharap adanya perhatian pemerintah setara kepada sekolah-sekolah swasta, terutama di daerah. Dua sekolah disebut secara khusus seperti SMA Arastamar Air Upas yang membutuhkan pembangunan ruang kelas baru dan SMA Antiokhia Ketapang, yang perlu penataan dan pembangunan pagar sekolah.
"Pemerataan sarana pendidikan penting agar siswa di pedalaman bisa bersaing dengan rekan-rekan mereka di perkotaan," ucapnya
Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov Kalbar, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah—meninjau ulang kebijakan kewenangan rehabilitasi sungai. Saat ini, sungai-sungai kecil di lima kabupaten (Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu) tidak bisa diperbaiki karena masuk kategori wilayah sungai nasional, sehingga kewenangannya berada di pusat.
"Padahal, masyarakat di pedalaman sangat terdampak. Kami minta kebijakan ini dievaluasi agar rehabilitasi sungai bisa dilakukan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan lokal,” tutup Kasdi.(den)
Editor : Hanif