PONTIANAK POST - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar menyoroti persoalan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Dalam Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2025 yang diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Selasa (7/10), BPKP menilai IPM Kalbar masih berada pada posisi ke-31 dari 38 provinsi di Indonesia.
Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M Harahap, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menandakan Kalimantan Barat berada di “persimpangan jalan” dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkeadilan.
“Tantangan ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas fiskal, ketimpangan antar daerah, serta masalah pada sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan, keuangan serta tata kelola,” jelasnya.
Rudy mengungkapkan bahwa BPKP dalam LED menyoroti isu-isu strategis di Kalimantan Barat yang harus segera ditindaklanjuti terkait dengan Program Presiden Prabowo. Khususnya, terkait IPM, keterbatasan kapasitas fiskal, serta ketimpangan antar daerah dalam tingkat SDM, kesehatan dan pendidikan, serta keuangan serta tata kelola.
Selain itu, BPKP juga telah merekomendasikan pembenahan komprehensif pada tiga permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing daerah. Ketiganya yaitu penurunan tingkat kemiskinan, pemerataan akses dan kualitas pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Isu-isu tersebut saling terkait dengan peningkatan kemandirian fiskal dan pembenahan tata kelola,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa gubernur diharapkan dapat menciptakan kebijakan terpadu yang berkelanjutan dalam penanganan kemiskinan, penguatan UMKM, dan pemerataan program pembangunan.
Selain itu, pihaknya juga mengharapkan potensi pendanaan UMKM melalui dana yang dikucurkan pemerintah ke Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) senilai Rp200 Triliun. Ini menurutnya harus dapat dimanfaatkan secara optimal di Kalimantan Barat.
Ia juga menegaskan, bahwa LED bukanlah sekadar dokumen, melainkan hasil analisis mendalam yang telah teruji kelayakannya. “LED ini memberikan rekomendasi konkret, termasuk potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp300 Miliar,” katanya.
LED yang diserahkan tersebut diharapkan Rudy menjadi pijakan bagi Gubernur Kalbar untuk menyusun langkah-langkah strategis di masa depan, termasuk memfokuskan diri pada isu ketahanan pangan yang akan dibahas BPKP pada semester kedua. (sti)
Editor : Hanif