PONTIANAK POST - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Kasdi, mendorong pemerintah tetap gencar memperbaikiinfrastruktur jalan dan jembatan rusak parah serta perluasan jaringan listrik ke daerah terpencil masih menjadi. Ini disampaikannya, menyusul masih banyaknya ruas jalan provinsi rusak dan puluhan desa yang belum menikmati aliran listrik dari PLN.
"Kondisi ruas jalan di sejumlah wilayah strategis di Kalbar masih memprihatinkan, kami kami terus dorong perbaikan infrastruktur," ucapnya baru-baru ini di Pontianak.
Menurutnya empat ruas jalan provinsi cukup mendesak diperbaiki diantaranya ruas jalan Nanga Tayap–Tumbang Titi–Tanjung–Marau–Air Upas–Manis Mata, kemudian ruas jalan Simpang Sungai Gantang–Simpang Kelampai–Telok Batu–Simpang Jemayas. Ada juga ruas jalan Siduk–Sukadana–Telok Melano–Teluk Batang.
Selain itu, dia juga mengusulkan agar ruas jalan Ketapang–Pesaguan–Kendawangan ditingkatkan statusnya menjadi Jalan Nasional. Alasannya, kawasan tersebut menjadi lokasi sejumlah proyek strategis nasional, termasuk keberadaan perusahaan WHW dan BAP yang berpotensi meningkatkan arus logistik dan ekonomi daerah.
“Infrastruktur jalan yang baik adalah urat nadi pembangunan. Tanpa akses jalan yang memadai, masyarakat sulit mengakses layanan dasar, dan investasi pun enggan masuk,” tegas Kasdi.
Tak hanya soal jalan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti ketimpangan akses listrik di wilayah pedalaman. Kasdi menyebut masih ada 47 desa di Kabupaten Ketapang yang belum tersentuh jaringan listrik PLN. Desa-desa tersebut tersebar di sembilan kecamatan, yaitu Simpang Hulu, Simpang Dua, Laur, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Jelai Hulu, Manis Mata, dan Kendawangan.
“Kami mendorong Pemprov Kalbar berkoordinasi intensif dengan PLN guna mempercepat perluasan jaringan listrik. Sebab listrik bukan lagi barang mewah, ini kebutuhan dasar masyarakat di abad ke-21 in,” ujarnya.
Kasdi berharap, komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga baik akses transportasi maupun energi dapat terus diwujudkan melalui alokasi anggaran yang memadai dan perencanaan pembangunan yang berkeadilan. (den)
Editor : Miftahul Khair