PONTIANAK POST – Kasus investasi bodong di Kalbar masih marak terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar, Rochma Hidayati, menyebut ada satu produk investasi bodong yang menelan kerugian hingga ratusan miliar.
“Di Kalbar ini ada investasi bodong yang sempat marak terjadi, terutama di salah satu kabupaten di Kalbar,” ungkap Rochma saat kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalbar 2025 yang digelar di Pontianak Convention Center (PCC), Jumat (17/10).
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tersebut Rp658 miliar.
“Totalnya, hanya dalam beberapa bulan kerugiannya ditaksir Rp658 miliar. Sayang uang segitu menguap,” sebutnya.
Rochma menyebut investasi bodong telah memakan banyak korban, yang mana satu orang korban bahkan kehilangan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Para korban sempat dijanjikan keuntungan besar namun tanpa risiko.
“Ada yang rugi Rp300 juta, ada pula yang rugi Rp600 juta bahkan sampai Rp1,2 miliar,” tuturnya.
Ia menyebut, maraknya investasi bodong terjadi karena masih rendahnya literasi keuangan masyarakat. Banyak korban tergiur iming-iming keuntungan tinggi tanpa memahami risiko maupun legalitas entitas investasi tersebut.
Di sisi lain, inklusi keuangan Kalbar menurutnya sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. “Secara angka, inklusi keuangan di Kalbar telah mencapai sekitar 85 persen. Namun PR kita, apakah seluruh masyarakat sudah benar-benar teredukasi dengan baik? Itu yang harus kita tingkatkan bersama,” ujarnya.
Inklusi yang tinggi tersebut menurutnya diakui dengan raihan TPAKD Award 2025, di mana Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) Provinsi Kalbar dinobatkan sebagai yang terbaik wilayah Kalimantan, sementara TPAKD Kabupaten Kapuas Hulu terpilih sebagai TPAKD Kabupaten/Kota Terbaik.
Beberapa fokus program dalam meningkatkan inklusi keuangan seperti melalui program Satu Pelajar Satu Rekening, yang mana Kalbar berhasil mencatat capaian hingga 95 persen pelajar telah memiliki tabungan. Sementara itu, sekitar 47 ribu pelaku UMKM telah terlayani oleh lembaga keuangan formal. Terdapat 1.890 desa dan kelurahan yang memiliki agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) atau 88 persen dari total desa dan kelurahan di provinsi ini.
Rochma juga menyoroti tingginya minat investasi masyarakat Kalbar, terutama pada instrumen digital seperti aset kripto. Berdasarkan data OJK, Kalbar masuk lima besar nasional dalam transaksi aset digital tersebut.
Rochma menyebut peminat kripto mayoritas adalah anak muda. Namun di sisi lain, ia pun menekankan agar mereka dapat mengenali risiko dari investasi instrumen satu ini. “Hanya kami memberikan pedoman, rambu-rambu, bagaimana bertransaksi yang aman. Karena tidak ada investasi yang tanpa risiko,” tegasnya.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam sambutannya menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi agar masyarakat tidak sekadar menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat dan risiko secara bijak, terutama di era digital.
“Kota Pontianak berkomitmen mendukung penuh program inklusi keuangan. Kami mendorong agar edukasi keuangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum tersentuh layanan formal,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong agar inklusi keuangan tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi gerakan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (sti)
Editor : Hanif