PONTIANAK POST - Dalam hasil reses yang digelar di sejumlah titik Kota Pontianak, anggota DPRD Kalimantan Barat dari Dapil Kota Pontianak, Dian Eka Muchairi, mengungkap tiga masalah paling mendesak yang dikeluhkan masyarakat: infrastruktur jalan, sistem zonasi pendidikan, dan akses layanan kesehatan melalui BPJS.
“Masih banyak jalan di kawasan pinggiran yang belum dicor, bahkan ada yang masih berupa jalan tanah,” ungkap Dian.
Kondisi tersebut, katanya, bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menegaskan perlunya intervensi serius dari pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan jalan di wilayah pinggiran.
Masalah kedua yang terus menghantui warga adalah sistem zonasi pendidikan. Setiap tahun ajaran baru, banyak orang tua kesulitan mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri terdekat karena keterbatasan kapasitas.
“Jumlah sekolah negeri belum merata di tiap kecamatan, sementara masyarakat masih mengandalkan sekolah negeri karena biaya dan kualitasnya,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Dian mendorong Pemerintah Provinsi menambah jumlah SMA dan SMK negeri di wilayah Kota Pontianak agar sistem zonasi bisa berjalan lebih adil dan inklusif.
Di sektor kesehatan, keluhan warga tak kalah serius. Banyak warga mengaku kesulitan berobat karena kepesertaan BPJS-nya tiba-tiba nonaktif akibat tunggakan iuran.
“Banyak yang di-PHK saat pandemi dan tidak mampu bayar iuran. Ketika butuh berobat, malah ditolak rumah sakit,” ujar Ketua DPD Hanura Kalbar itu.
Dian juga menyoroti banyaknya peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dicabut keanggotaannya tanpa pemberitahuan.
“Padahal mereka seharusnya ditanggung pemerintah. Tapi kenyataannya, banyak yang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa alasan jelas,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat segera menuntaskan rencana penghapusan tunggakan BPJS sebagaimana ramai diperbincangkan publik.
Selain tiga isu utama itu, warga juga mengeluhkan tantangan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM. Meski ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR), banyak pelaku usaha gagal mengaksesnya karena tersangkut BI checking.
Menurut Dian, masalah UMKM tak berhenti di permodalan. Kualitas kemasan produk dan literasi digital masih rendah.
“Kalau di Jawa, kemasan UMKM sudah menarik dan profesional. Di Pontianak, kita masih butuh dorongan besar,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa perilaku konsumen sudah bergeser ke ranah digital. “Sekarang orang beli makanan lewat aplikasi, bukan lagi datang ke lapak. UMKM kita harus bisa beradaptasi,” tegasnya.
Dian mendesak pemerintah daerah dan kementerian terkait segera turun tangan memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses teknologi bagi pelaku UMKM lokal.
“Kami di DPRD akan terus memperjuangkan agar aspirasi ini didengar dan ditindaklanjuti. Warga Pontianak layak mendapat jalan yang layak, pendidikan yang adil, dan layanan kesehatan tanpa hambatan,” pungkasnya. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro