PONTIANAK POST - Pagi itu, langit Pontianak tampak mendung. Awan kelabu menggantung di atas gedung DPRD Kalbar di Jalan Ahmad Yani I. Di halaman, deretan bendera merah putih berkibar tenang, seakan ikut memberi hormat pada Hari Parlemen Indonesia yang tiap 16 Oktober diperingati.
Bagi sebagian orang, ini hanya tanggal biasa. Namun bagi mereka yang bekerja di dalam gedung itu—anggota dewan, staf sekretariat, hingga petugas kebersihan—hari ini adalah momen refleksi: sejauh mana lembaga ini benar-benar menjadi rumah bagi suara rakyat Kalimantan Barat.
Di aula lantai dua, doa dipanjatkan agar parlemen tetap menjadi penjaga nurani publik. “Setiap kursi di ruangan ini adalah titipan,” ujar Heri Mustamin, anggota Komisi IV DPRD Kalbar. “Tugas kami bukan sekadar membuat perda atau mengawasi anggaran, tapi memastikan suara rakyat tak hilang di lorong birokrasi.”
Tahun 2025 bukan tahun yang mudah. Sejumlah proyek fisik di Kalbar masih berjalan lambat, bahkan sebagian baru terealisasi beberapa persen. Heri mengakui kondisi itu dipengaruhi proses penyesuaian kepala daerah pascapilkada.
“Kami berharap Kemendagri segera memberi lampu hijau agar APBD Perubahan bisa dijalankan,” ujarnya dengan nada optimis namun letih.
Meski demikian, denyut kehidupan di DPRD Kalbar tak pernah padam. Di kantin, tawa staf muda terdengar. Di taman kecil, seorang petugas kebersihan tersenyum, “Kami bangga bisa jadi bagian dari lembaga yang memperjuangkan rakyat,” katanya sederhana.
Wajah parlemen daerah kini juga mulai berubah. Legislator muda seperti Sueb dari dapil Kubu Raya–Mempawah membawa semangat digital dan transparansi.
“Rakyat sekarang menuntut keterbukaan. Kita harus hadir di media sosial, membuka kanal aspirasi online,” katanya.
Sistem absensi elektronik, rapat daring, hingga infografik kinerja kini menjadi bagian dari wajah baru parlemen. Namun Heri kembali mengingatkan: “Parlemen itu bukan hanya tentang bicara, tapi tentang mendengar.”
Menjelang sore, gedung DPRD kembali sepi. Namun di salah satu ruang rapat, beberapa anggota dewan masih berdiskusi tentang kunjungan ke daerah perhuluan. “Menjadi wakil rakyat itu bukan sekadar jabatan. Ini ibadah sosial,” ucap seorang legislator sebelum menutup map kerjanya. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro