PONTIANAK POST — Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan hasil uji coba Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menemukan bahwa dari sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan sosial (bansos), sebanyak 1,9 juta tidak memenuhi kriteria.
“Artinya, bansosnya tidak tepat sasaran. Ini baru uji coba, dan kenyataannya di lapangan memang seperti itu,” ujar Gus Ipul saat menghadiri Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Pelayanan Terpadu Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Rabu (22/10).
Ia menegaskan, akurasi data menjadi kunci utama keberhasilan berbagai program kesejahteraan sosial.
“Taruhan kita ini pada data. Sekolah Rakyat, bansos, dan program-program lain sangat tergantung pada data. Kalau datanya beres, ya programnya juga beres,” tegasnya.
Menurut Gus Ipul, sesuai arahan Presiden, persoalan data menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos perlu segera dibenahi melalui pemutakhiran data.
“Sejak lahir Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kemensos bersama BPS melakukan ground check di lapangan untuk memastikan kesesuaian data,” jelasnya.
Pemutakhiran data dilakukan secara kolaboratif oleh pendamping sosial, Dinas Sosial, dan BPS setempat. DTSEN sendiri dikelola oleh BPS, sementara Kemensos dan pemerintah daerah berperan memperbarui data secara dinamis.
“Mari kita lakukan pemutakhiran bersama. Kalau dilakukan konsisten, Insya Allah data kita semakin akurat,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan proses pembaruan data dilakukan melalui dua jalur.
Pertama, jalur formal melalui musyawarah desa atau kelurahan dan diteruskan ke Dinsos. Kedua, jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
Selain itu, Kemensos bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah mengembangkan sistem digitalisasi bansos.
“Kami sudah menyiapkan aplikasi agar masyarakat bisa mengusulkan atau memeriksa sendiri status bantuan sosialnya. Nantinya sistem yang akan memilah dan menyeleksi,” pungkasnya. **