PONTIANAK POST - Sekitar belasan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) mendatangi gedung DPRD Kalimantan Barat pada Jumat (7/10) sore. Mereka tiba sekitar pukul 16.00 WIB, sedikit terlambat dari jadwal semula pukul 15.00 WIB, dan langsung disambut pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Kedatangan para mahasiswa ini bukan untuk berunjuk rasa secara anarkis, melainkan untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi mengenai sejumlah persoalan yang tengah ramai diperbincangkan secara nasional, salah satunya terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
"Kami datang ingin berdiskusi dengan anggota DPRD Kalbar soal dampak pemotongan TKD terhadap Kalimantan Barat. Apa implikasinya bagi pembangunan dan pelayanan publik di daerah kami?” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Selain isu TKD, para mahasiswa juga menyinggung beberapa persoalan lain yang mereka nilai penting untuk dikaji bersama para wakil rakyat, termasuk pemerataan pembangunan dan perhatian terhadap wilayah perbatasan yang masih tertinggal.
Namun, setibanya di gedung DPRD, para mahasiswa mendapati bahwa seluruh anggota DPRD Kalbar tengah berada di luar daerah, mengikuti kegiatan kedinasan di Jakarta. Hal ini membuat mereka hanya bisa menyampaikan niat berdiskusi kepada staf sekretariat dewan yang bertugas di kantor.
“Kami tidak datang untuk marah-marah atau memaksa. Kami hanya ingin duduk bersama, berdiskusi tentang kondisi Kalimantan Barat hari ini,” kata salah satu peserta aksi dengan nada kecewa.
Meski begitu, para mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi mereka secara tertib dibawah pengamanan aparat kepolisian.
Aksi damai ini menunjukkan kepedulian kalangan mahasiswa terhadap kebijakan nasional yang berdampak langsung ke daerah. Menurut mereka, pemotongan dana transfer daerah bisa mempengaruhi pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat di Kalbar.
Mereka berharap, para wakil rakyat di DPRD Kalbar tidak tinggal diam dan mau membuka ruang dialog dengan generasi muda, agar kebijakan pemerintah pusat bisa dikawal dengan baik dan tetap berpihak pada kepentingan daerah. “Kami tidak menolak kebijakan pusat, tapi kami ingin transparansi dan kejelasan. Kalbar jangan sampai dirugikan,” tegas salah satu orator. (den)
Editor : Miftahul Khair