PONTIANAK POST – Hingga 7 November 2025, realisasi serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) tercatat sebesar 55,27 persen. Dari total anggaran sebesar Rp6,29 triliun, realisasi belanja baru mencapai Rp3,47 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, menjelaskan bahwa sejumlah faktor menjadi penyebab masih rendahnya serapan anggaran di beberapa perangkat daerah. Salah satunya karena proses pekerjaan fisik yang belum tuntas dan baru dapat dicairkan setelah selesai sepenuhnya.
“Misalnya di Dinas PUPR dari total anggaran Rp803 miliar, baru terealisasi Rp179 miliar atau sekitar 22 persen. Biasanya, realisasi mendekati 100 persen setelah seluruh pekerjaan selesai pada Desember dan dinyatakan diterima dengan baik,” terang Harisson, Selasa (11/11).
Kondisi serupa terjadi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Dari anggaran Rp349 miliar, baru terealisasi Rp91 miliar atau 26 persen. “Alasannya sama dengan PUPR, karena pekerjaan fisik yang pencairannya baru bisa dilakukan setelah penyelesaian,” ujarnya.
Selain faktor teknis, Harisson menyebut adanya kebijakan efisiensi turut memengaruhi laju serapan. Banyak perangkat daerah melakukan perubahan kegiatan untuk menyesuaikan dengan arahan efisiensi tersebut.
Akibatnya, sejumlah kegiatan baru dapat dijalankan setelah APBD Perubahan 2025 disetujui dan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) keluar pada 10 Oktober 2025. “Setelah evaluasi Kemendagri keluar, baru kegiatan tambahan bisa dilaksanakan, sehingga waktunya memang agak terbatas,” kata Harisson.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 Januari–7 November 2025, perangkat daerah dengan serapan tertinggi adalah Dinas Perhubungan sebesar 74,29 persen, dari anggaran Rp21,26 miliar dengan realisasi Rp15,79 miliar. Posisi kedua ditempati Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan serapan 74,01 persen, yakni dari anggaran Rp98,31 miliar telah terealisasi Rp72,75 miliar.
Serapan terendah masih dipegang Dinas PUPR Kalbar sebesar 23,23 persen, dari total anggaran Rp803,64 miliar dengan realisasi Rp186,7 miliar. Diikuti Dinas Perkim sebesar 27,02 persen, dari Rp349,4 miliar dengan realisasi Rp94,39 miliar.
Harisson memastikan, Pemprov Kalbar terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran dapat optimal hingga akhir tahun anggaran 2025. “Kami berharap di sisa waktu sekitar dua bulan ini serapan anggaran bisa maksimal,” tutupnya.
Sementara itu, saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Kalbar, Selasa (11/11), perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zamhir Islami, yang hadir secara virtual, menekankan tentang pentingnya realisasi anggaran. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara sisi produksi dan pengeluaran harus terus dijaga.
“Pemerintah daerah harus mempercepat realisasi belanja APBD, baik untuk belanja pegawai, barang dan jasa, maupun belanja modal, agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat,” kata Zamhir.
Lebih lanjut, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dengan memastikan kesiapan utilitas dasar seperti infrastruktur logistik, air bersih, energi, dan fasilitas industri. Hal ini dinilai penting untuk menyokong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian beberapa waktu lalu juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan di antaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan," ujarnya.
Tito menambahkan, belanja pemerintah daerah (pemda) tidak hanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi sektor swasta agar lebih hidup. Karena itu, Kemendagri selaku pembina dan pengawas terus melakukan langkah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. "Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan baik pendapatan maupun belanja," jelasnya.
Tito menekankan, percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. "Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang," tuturnya.
Selain itu, Tito mengingatkan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregat dari kerja seluruh pemda dan pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta para kepala daerah menjaga agar pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. (bar/ant)
Editor : Hanif