PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan seluruh kebijakan dan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara, bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi dalam pelayanan yang manusiawi dan bermartabat,” kata Ria Norsan saat menyampaikan sambutan pada Rapat Kerja Pemerintah Daerah di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2025, yang berlangsung di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Singkawang, Kamis (13/11).
Rapat kerja tersebut dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, Mugiyanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 Tahun 2025, dengan mengusung tema “Pemerintah Daerah dan Hak Asasi Manusia: Dari Komitmen ke Implementasi.”
Meski demikian, Ria Norsan mengakui bahwa berbagai tantangan dalam pemajuan HAM di daerah masih perlu mendapat perhatian serius. Ia menyebut sejumlah persoalan yang kerap muncul, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, praktik diskriminasi, konflik sosial di tingkat masyarakat, hingga pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar ramah HAM.
“Rapat kerja ini menjadi ruang refleksi dan langkah konkret bagi pemerintah daerah untuk memperkuat peran dan tanggung jawabnya dalam pemajuan HAM,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Ria Norsan mengapresiasi kehadiran kedua wakil menteri beserta rombongan di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang, yang dikenal sebagai salah satu ko kota Paling Toleran di Indonesia.
“Kalimantan Barat adalah miniatur Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, namun justru di sinilah kekuatan kita. Toleransi, saling menghormati, dan gotong royong adalah nilai-nilai yang harus kita jaga dan wariskan,” ujarnya.
Menurut Ria Norsan, hak asasi manusia sejatinya bukan hanya persoalan regulasi dan kebijakan, tetapi juga bagaimana manusia diperlakukan dengan adil dan bermartabat.
Ria Norsan menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, dimana sejumlah indikator sosial-ekonomi pun menunjukkan kemajuan positif.
“Alhamdulillah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai 72,09, meningkat 0,90 poin atau 1,26 persen dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan menurun menjadi 6,16 persen, sementara Gini Ratio berada di 0,316, menandakan pemerataan yang semakin baik,” papar Ria Norsan.
Ria Norsan menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan hasil kerja keras bersama seluruh elemen pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta komitmen untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan.
“Capaian ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan,” tambahnya.
Ria Norsan mengajak seluruh peserta rapat untuk menyimak arahan Wakil Menteri HAM dan Wakil Menteri Dalam Negeri, yang diharapkan menjadi panduan penting dalam mengintegrasikan pemajuan HAM ke dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. (mse)
Editor : Miftahul Khair