PONTIANAK POST - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegur keras Pelindo karena hingga kini Pelabuhan Internasional Kijing belum berfungsi optimal. Padahal pelabuhan tersebut dibangun menggunakan anggaran negara dan digadang-gadang menjadi pelabuhan terbesar serta paling strategis di wilayah Kalimantan.
Krisantus mempertanyakan alasan Pelindo yang terkesan lamban mengoperasikan pelabuhan tersebut. “Kalau Pelindo lama-lama tidak memfungsikan Pelabuhan Kijing, ada apa? Itu tinggal pindahkan kren dari Dwikora, pindahkan ke sana,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun Pelabuhan Kijing, namun hingga bertahun-tahun pelabuhan ini belum memberikan manfaat nyata bagi daerah. Akibatnya, Kalimantan Barat terus kehilangan potensi ekonomi yang besar.
Krisantus menjelaskan, karena ekspor komoditas Kalbar seperti sawit dan tambang harus dilakukan melalui Pelabuhan Dumai (Riau) atau Tanjung Priok (DKI Jakarta), maka pendapatan daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor otomatis tercatat sebagai milik provinsi tersebut.
“Kita sudah puluhan tahun rugi. DBH ekspor sawit dan tambang itu lepas. Tercatat sebagai hasil buminya dari Riau dan DKI Jakarta. Potensinya triliunan rupiah per tahun hilang begitu saja,” katanya.
Ia menilai keterlambatan pengoperasian Pelabuhan Kijing tidak bisa lagi dibenarkan dengan alasan kajian teknis yang berlarut-larut. “Jangan terlalu banyak kajian menurut saya. Pindahkan saja kren, otomatisnya pindah. Segera fungsikan!”
Menurut Krisantus, ketika Pelabuhan Kijing mulai difungsikan, kebutuhan pembangunan jalan tol di Kalbar akan semakin mendesak karena mobilitas logistik akan meningkat pesat. Hal itu sekaligus dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.
Krisantus mengeluarkan ultimatum kepada Pelindo agar tidak menunda-nunda pengoperasian Kijing.
“Pelindo itu jangan lama-lama ya. Lama-lama saya akan teriak terus. Target saya itu Januari, harus difungsikan Pelabuhan Kijing. Apa gunanya membangun kalau tidak dipakai? Itu pemborosan uang negara,” tegasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair