PONTIANAK POST - Tiga kanal pembayaran digital, yakni IB Billing, QRIS Dinamis, dan Virtual Account, resmi diluncurkan di Kalimantan Barat digelar di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Selasa (16/12).
Peluncuran tersebut dilakukan Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam rangkaian Rapat Tingkat Tinggi dan Peningkatan Kapasitas Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025. Peluncuran tiga kanal pembayaran digital itu sebagai upaya memperkuat transaksi non-tunai dan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Norsan mengatakan, perkembangan teknologi mendorong pergeseran pola transaksi dari tunai ke non-tunai yang lebih praktis dan transparan. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu beradaptasi agar pengelolaan pendapatan dan belanja daerah semakin efektif dan akuntabel.
Pemprov Kalbar, lanjut Norsan, terus memperkuat digitalisasi keuangan daerah melalui pemanfaatan QRIS, layanan perbankan elektronik seperti Cash Management System (CMS) dan SP2D Online, hingga penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Hingga Desember 2024, potensi elektronifikasi transaksi di Kalbar terbilang besar dengan 4,9 juta Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) serta lebih dari 760 ribu pengguna QRIS.
“Peluncuran IB Billing, QRIS Dinamis, dan Virtual Account merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ujar Norsan.
Selain peluncuran kanal pembayaran digital, forum Rapat Tingkat Tinggi dan peningkatan kapasitas ETPD juga dimanfaatkan sebagai sarana penguatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah agar lebih adaptif terhadap transformasi digital.
Norsan menekankan pentingnya kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat pemerataan infrastruktur jaringan dan meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat.
Ia mencontohkan praktik digitalisasi pembayaran pajak yang telah diterapkan di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, di mana masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dari rumah melalui aplikasi di telepon genggam.
“Perbandingan dan adopsi praktik terbaik dari daerah yang sudah maju penting dilakukan agar Kalimantan Barat tidak tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” katanya.
Melalui digitalisasi sistem pembayaran ini, Pemprov Kalbar berharap dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi belanja daerah sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan transaksi, termasuk penipuan daring dan praktik judi online.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Komisi III DPRD Kalbar, serta pimpinan dan perwakilan lembaga terkait seperti Bank Indonesia, OJK, BPKP, dan sejumlah instansi daerah lainnya yang terlibat dalam penguatan sistem keuangan dan pelayanan publik berbasis digital. (mse)
Editor : Hanif