PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa pembangunan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada kebijakan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada kekuatan budaya. Salah satu pilar utamanya adalah pelestarian pantun sebagai warisan nilai, etika, dan perekat sosial masyarakat.
Penegasan itu mengemuka dalam peringatan Hari Pantun Dunia (Harpandu) dan Hari Pantun Nasional (Hartunas) yang digelar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (16/12). Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus ajakan kolektif untuk menjaga pantun tetap hidup di tengah arus modernisasi.
Mengusung tema “Pantun Brings Peace to the World”, acara ini dihadiri Direktur Eksekutif Syariah dan Ekonomi BUMN Nasional Dr. Rosi Widyawaty, Konsul Malaysia, perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pimpinan instansi vertikal, budayawan, serta akademisi.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dalam sambutannya menegaskan bahwa pantun memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa dan menjaga harmoni sosial. “Pantun bukan sekadar rangkaian kata berima. Di dalamnya tersimpan kearifan, keluhuran budi, ketajaman nalar, serta keindahan bahasa yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat selama berabad-abad,” ujar Norsan.
Ia menjelaskan, melalui pantun nilai moral dapat ditanamkan secara halus, kritik sosial disampaikan dengan santun, dan pesan kehidupan diwariskan lintas generasi. “Pantun adalah bahasa adat yang bermartabat, bahasa pergaulan yang menyejukkan, sekaligus bahasa diplomasi budaya yang penuh hikmah,” tambahnya.
Norsan juga menyoroti realitas kemajemukan Kalimantan Barat yang dihuni masyarakat Melayu, Dayak, Tionghoa, Bugis, Madura, dan beragam komunitas lainnya. Dalam keberagaman itu, pantun, syair, serta petatah-petitih tumbuh sebagai perekat sosial yang membentuk karakter masyarakat yang terbuka dan menjunjung kebersamaan.
Menurutnya, visi Kalimantan Barat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kekuatan budaya. “Keadilan bertumpu pada karakter masyarakat yang memegang nilai luhur. Kesejahteraan tumbuh dari identitas dan kebanggaan budaya. Keberlanjutan membutuhkan ikatan sosial yang kuat, dan itu dipupuk melalui tradisi lisan seperti pantun,” tegasnya.
Menanggapi pengakuan pantun oleh UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dunia, Norsan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan aksi nyata dan berkelanjutan dalam pelestarian budaya. “Pelestarian budaya bukan agenda seremonial, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ekosistem kreatif, dan menjaga harmoni sosial,” ujarnya.
Ia pun menutup sambutannya dengan sebuah pantun: Pergi ke hulu mencari damar, Damar dipikul sampai ke kota. Pantun dijaga budaya lestari, Bangsa bermartabat sepanjang masa.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Syariah dan Ekonomi BUMN Nasional Dr. Rosi Widyawaty memaparkan materi bertajuk “Pantun sebagai Media Komunikasi: Pendekatan Budaya dalam Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045.”
Ia menilai pantun memiliki kekuatan sebagai media komunikasi yang membumi, sarat etika, dan kaya makna. “Pantun memiliki modal sosial yang kuat dan menjadi ruh dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” kata Rosi. Menurutnya, pantun mengajarkan cara menyampaikan pesan tanpa menyakiti, menjembatani perbedaan, serta menumbuhkan empati, nilai yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa.
Sementara itu, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat Chairil Effendy memaparkan sejarah Hari Pantun yang bermula dari kegiatan virtual 16 jam nonstop pada 17 Desember 2020 dan telah berlangsung konsisten selama tiga tahun berturut-turut. “Pantun adalah seni sastra Nusantara. Setelah diusulkan ke UNESCO, pantun kini menjadi milik dunia, tidak hanya milik rumpun Melayu. Pantun semakin hidup, dinamis, dan adaptif,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan penyerahan buku inovatif berjudul “8 Rima Pantun” karya putra Kalimantan Barat, Agus Muare. Buku tersebut mengklasifikasikan rima pertama hingga rima kedelapan yang sebelumnya belum pernah dibahas dan diharapkan dapat mengharumkan nama Kalimantan Barat di tingkat nasional maupun internasional. (mse/r)
Editor : Hanif