PONTIANAK POST — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Bengkayang–Singkawang, Alexander, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Kabupaten Bengkayang. Keprihatinan itu muncul setelah beredar informasi warga terpaksa membawa orang sakit memakai tandu beramai-ramai, dengan cara dipikul karena akses jalannya tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
Alexander menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi baru-baru ini di wilayah Sungkung, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Kondisi ruas jalan di daerah itu dinilai sangat memprihatinkan dan masih berupa tanah kuning yang rusak parah, sehingga kendaraan mobil tidak bisa melintas.
“Jalan di sana sangat rusak dan tidak bisa dilalui mobil. Akibatnya, warga terpaksa memikul jenazah secara beramai-ramai melewati jalan tanah yang rusak,” ujar Alexander, selasa(23/12).
Ia menggambarkan, pada musim hujan jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang licin, sementara pada musim kemarau menimbulkan debu tebal yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini, menurutnya, telah berlangsung lama dan sangat menyulitkan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam situasi warga sedang sakit berat.
Baca Juga: Perkuat Sinergi Legislasi Daerah, Kanwil Kemenkum Kalbar Terima Konsultasi Pimpinan DPRD Sambas
Sebagai wakil rakyat dari daerah tersebut, Alexander mengaku sangat prihatin dan mendorong pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman Bengkayang.
“Saya mendukung penuh ke depan agar pemerintah kabupaten benar-benar memperhatikan pembangunan ruas jalan, listrik, air bersih, serta peningkatan sumber daya manusia. Ini kebutuhan dasar masyarakat,” tegas politisi Gerindra Kalbar ini.
Ia menambahkan, selain infrastruktur jalan, masyarakat di wilayah tersebut juga masih menghadapi keterbatasan akses listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi. Padahal, menurutnya, seluruh warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang adil sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai masyarakat di pedalaman terus tertinggal, baik dari sisi infrastruktur jalan, kelistrikan, air bersih, hingga sinyal komunikasi,” kata Alexander.
Alexander berharap pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, dapat bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman Kalimantan Barat, agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan masyarakat dapat hidup lebih layak serta bermartabat. (den)
Editor : Miftahul Khair