PONTIANAK POST — Seiring mulai terdeteksinya hot spot atau titik panas di beberapa wilayah Kalbar, sejumlah pisah mengeluarkan imbauan agar masyarakat dan dunia usaha mengutamakan cara-cara pengelolaan lahan yang lebih bijak dan berkelanjutan dengan tidak membakar.
Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, Kalimantan Barat mendata sebaran titik panas pada beberapa daerah di Kalbar. Sebaran hotspot tersebut dideteksi dengan memakai sensor VIIRS dan MOODS pada satelit polar (NOAA20, S-NPP, TERRA dan AQUA), dimana dapat memberikan gambaran lokasi wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Satelit akan mendeteksi anomali suhu panas dibandingkan dengan daerah sekitar.
Observasi juga dilakukan pada siang dan malam hari untuk masing-masing satelit. Pada daerah tertutup awan atau blank zone, hotspot di wilayah tersebut tidak dapat terdeteksi.
Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak merelease data sebaran titik panas dari tanggal 17 Januari dari pukul 00.00 sampai 23.00 Wib. Terdeteksi bahwa Kabupaten Kubu Raya sebagai penyumbang titik panas terbanyak, yakni 29 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan tinggi.
Kabupaten Mempawah dengan 10 hotspot disusul Sambas dan Sanggau masing-masing terdeteksi 5 titik panas. Kabupaten Landak terpantau 8 hotspot termasuk di Kota Pontianak dan Sintang terdeteksi titik panas. Jumlah totalnya ada 62 titik panas.
Anggota DPRD Kalbar dari PKB Rizka A Wahab mengajak masyarakat serta perusahaan agar tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terutama di musim pengering yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Agam sapaan karibnya, praktik pembakaran lahan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berdampak besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi. Dia menyebutkan bahwa, kondisi cuaca kering yang mulai melanda Kalbar membuat potensi kebakaran semakin tinggi dan sulit dikendalikan jika api sudah meluas.
“Musim pengering seperti sekarang ini sangat rawan. Kita mengajak masyarakat dan juga perusahaan agar tidak membakar lahan. Masih banyak cara pengolahan lahan yang lebih efektif, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan bencana,” ujar Rizka, kemarin.
Ia menjelaskan, pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB) dapat menjadi solusi yang aman dan berkelanjutan. Metode tersebut, kata Agam, tidak hanya mencegah kebakaran, tetapi juga menjaga kesuburan tanah dan mengurangi pencemaran udara akibat asap.
“Pembakaran lahan mungkin dianggap cara cepat dan murah, tapi dampaknya sangat merugikan. Asap mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat terganggu, dan lingkungan rusak. Padahal, pengolahan lahan bisa dilakukan dengan teknologi dan cara-cara yang lebih modern,” jelasnya.
Agam juga mengingatkan perusahaan perkebunan dan kehutanan agar memiliki komitmen kuat dalam mencegah karhutla. Ia menilai perusahaan memiliki peran besar dalam menjaga wilayah konsesinya agar tidak terjadi kebakaran, termasuk dengan menyediakan sarana pencegahan dan kesiapsiagaan di lapangan.
Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan. Menurutnya, pencegahan sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas.
“Kalau kita bersama-sama peduli dan bertindak sejak awal, kebakaran bisa dicegah. Ini tanggung jawab kita semua demi Kalimantan Barat yang sehat dan aman dari asap,” pungkas Rizka. (den)
Editor : Hanif