PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menyebut pengembangan electronic traffic law enforcement (ETLE)di seluruh kabupaten/kota akan menekan pelanggaran lalu lintas sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
“Kalau masyarakat tertib lalu lintas dan tertib pajak, maka daerah juga akan diuntungkan. PAD meningkat, pelayanan publik bisa kita perbaiki, dan keselamatan di jalan raya juga lebih terjamin,” kata Krisantus saat menerima audiensi dari Direktur Lalu Lintas Polda Kalbar, Kombes Valentinus Asmoro, beserta jajaran, di Ruang Kerja Wagub Kalbar, Kantor Gubernur Kalbar belum lama ini.
Krisantus menekankan bahwa ETLE bukan sekadar alat penindakan pelanggaran lalu lintas, melainkan juga instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor.
“Sistem ini membangun budaya tertib di jalan sekaligus mendorong masyarakat lebih patuh membayar pajak kendaraan,” ujarnya.
Menurut Wagub, masih banyak kendaraan yang beroperasi dengan pajak mati, plat nomor tidak sesuai, atau data yang tidak terdaftar dengan baik. Dengan ETLE, semua kendaraan dapat dipantau secara digital dan terintegrasi.
“Kendaraan yang pajaknya mati atau melanggar aturan lalu lintas dapat langsung terdeteksi, sehingga pemilik terdorong untuk menertibkan administrasinya,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa ETLE bersifat objektif dan transparan karena berbasis kamera dan data elektronik, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dalam penindakan.
“Penegakan hukum ini adil karena yang bicara adalah data dan kamera. Siapapun yang melanggar akan tercatat tanpa pandang bulu,” jelas Krisantus.
Wagub menegaskan dukungan penuh Pemprov Kalbar terhadap upaya Polda memperluas jaringan ETLE hingga ke daerah.
“Kami siap bersinergi dengan Polda, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait agar sistem ini berjalan optimal di seluruh Kalbar,” tutupnya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Valentinus Asmoro, menyebut bahwa penguatan ETLE merupakan langkah strategis untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
“Dengan ETLE, kami tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memantau kendaraan yang tidak membayar pajak atau menggunakan plat nomor tidak sesuai. Sistem ini membantu mewujudkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat,” ungkapnya.
Valentinus menambahkan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas jaringan ETLE.
“Kami siap bekerja sama agar ETLE terpasang dan berfungsi maksimal di seluruh wilayah Kalbar, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Audiensi tersebut juga membahas rencana peningkatan dan perluasan penerapan ETLE hingga ke tingkat kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. (mse)
Editor : Hanif