PONTIANAK POST - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Fransiskus Ason, menegaskan bahwa penyerapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra Komisi II sepanjang tahun anggaran 2025 tergolong sangat baik. Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kalbar bersama beberapa SKPD dan Asisten II Setda Kalbar, Kamis (22/1).
Dalam RDP tersebut, Komisi II DPRD Kalbar melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun 2025, khususnya pada dinas-dinas yang membidangi sektor perekonomian.
“Dari beberapa SKPD yang kita undang, baik dinas-dinas maupun Asisten II, kita melihat evaluasi realisasi anggaran tahun 2025. Rata-rata penyerapan anggarannya di atas 90 persen, bahkan ada yang mencapai 95 sampai 97 persen,” ujar Fransiskus Ason.
Dengan capaian tersebut, ia menilai tidak ada dasar yang kuat atas anggapan bahwa anggaran daerah di Kalimantan Barat banyak yang mengendap di deposito, sebagaimana pernyataan yang sempat mencuat dari Menteri Keuangan.
“Kalau penyerapan anggaran sudah di atas 90 persen, apalagi di atas 95 persen, itu sudah sangat bagus. Jadi tidak ada dasar kalau dikatakan anggaran kita banyak mengendap di deposito,” tegasnya.
Menurut Fransiskus, hasil RDP ini sekaligus menjadi bukti bahwa SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah bekerja optimal dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
Meski demikian, Komisi II DPRD Kalbar juga menyoroti tantangan ke depan, khususnya terkait kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 yang berdampak signifikan terhadap pagu anggaran sejumlah dinas.
“Walaupun di tahun 2026 terjadi efisiensi yang cukup besar dan rata-rata anggaran SKPD terjun bebas, kami tetap meminta dinas-dinas untuk optimis, tetap memberikan pelayanan, serta menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban mereka kepada masyarakat,” katanya.
Dalam RDP tersebut, Komisi II DPRD Kalbar turut melibatkan Dinas Koperasi dan UKM. Salah satu isu yang ikut dibahas adalah terkait program Koperasi Merah Putih yang saat ini tengah menjadi perhatian.
“Ada pembicaraan juga terkait Koperasi Merah Putih dalam RDP tadi,” ungkap Fransiskus, tanpa merinci lebih jauh substansi pembahasan program tersebut.
Komisi II DPRD Kalbar memastikan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja SKPD, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program ekonomi daerah, agar tetap berjalan efektif meskipun di tengah keterbatasan fiskal. (den)
Editor : Miftahul Khair