PONTIANAK POST — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Anton Situmorang, menyatakan hingga saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui DPRD.
Hal tersebut disampaikan Anton saat dimintai tanggapan mengenai menguatnya kembali diskursus nasional terkait mekanisme Pilkada.
“DPP Gerindra sampai hari ini belum menentukan sikap, apakah akan mendukung pilkada langsung atau tidak langsung lewat DPRD,” ujar Anton, Kamis(22/1).
Menurutnya, substansi utama dari pembahasan Pilkada seharusnya tidak berhenti pada mekanisme pemilihan, melainkan pada tujuan menghadirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi.
“Yang perlu kita lihat itu sebenarnya tujuan pilkada ini apa, yaitu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan tidak korupsi,” tegasnya.
Anton menilai, dalam praktik Pilkada langsung yang berjalan saat ini, biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat sangat tinggi. Kondisi tersebut dinilai membuka ruang terjadinya korupsi setelah kandidat terpilih.
“Biaya politik terlalu besar. Akibatnya, orang yang terpilih cenderung berpikir bagaimana mengembalikan biaya itu, dan di situlah ruang korupsi terbuka. Sekarang ini kan banyak kepala daerah yang akhirnya ditangkap,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa proses hukum yang ada belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, menurutnya, yang perlu dibenahi adalah sistem pemilihannya agar tidak menimbulkan politik berbiaya tinggi, baik melalui Pilkada langsung maupun tidak langsung.
“Langsung atau lewat DPRD, dua-duanya sama-sama berpeluang memunculkan biaya tinggi kalau sistemnya tidak dibenahi,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Anton mengusulkan pembaruan sistem penyelenggaraan Pilkada langsung, salah satunya dengan membuka peluang penerapan e-voting berbasis data kependudukan yang valid.
“Ke depan, kenapa tidak kita buka peluang e-voting. Yang mau e-voting silakan, yang mau datang ke TPS juga tetap diberi ruang. Ini bisa mengurangi biaya,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai mata rantai biaya politik juga harus diputus, termasuk mekanisme rekomendasi partai yang selama ini terpusat di Jakarta.
“Untuk maju sebagai calon bupati atau gubernur, orang harus dapat rekomendasi dari pusat. Bolak-balik ke Jakarta itu biaya semua. Kenapa tidak rekomendasinya di daerah saja,” katanya.
Anton juga menekankan pentingnya edukasi politik kepada masyarakat agar tidak terbiasa menerima imbalan dalam proses pemilihan.
“Kalau masyarakat menerima, jangan berharap perubahan besar. Karena orang yang sudah keluar uang banyak, yang pertama dia pikirkan pasti mengembalikan modal,” ujarnya.
Terkait wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD, Anton mengingatkan bahwa mekanisme tersebut juga berpotensi menimbulkan biaya tinggi jika tidak diatur dengan sistem yang ketat.
“Kalau lewat DPRD tanpa sistem yang baik, bisa saja yang tadinya uang dikumpulkan dari masyarakat, sekarang dikumpulkan ke dewan,” katanya.
Ia bahkan mengusulkan pengamanan khusus dalam proses pemilihan oleh DPRD, seperti pembatasan komunikasi anggota dewan selama proses pemilihan serta penerapan sanksi tegas bagi anggota dewan yang tidak memilih sesuai hati nurani.
“Intinya, mau pilkada langsung atau tidak langsung, kuncinya satu: bagaimana kita menciptakan sistem Pilkada yang tidak berbiaya tinggi,” pungkas Anton. (den)
Editor : Miftahul Khair