PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang difokuskan pada pengawasan dan penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rombongan DPR RI disambut Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson di Bandara Internasional Supadio, Kamis (22/1).
Kunjungan tersebut diarahkan untuk mendalami kinerja BUMD, tata kelola perusahaan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta efektivitas kebijakan pembinaan dan pengawasan BUMD di daerah.
Sekda Kalbar Harisson menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat peran BUMD agar lebih profesional, transparan, dan mampu bersaing. Menurutnya, kunjungan Komisi II DPR RI menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan BUMD.
“Pemerintah Provinsi Kalbar siap menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan, termasuk terkait kinerja BUMD, kontribusi terhadap PAD, serta langkah-langkah pembenahan yang telah dan sedang dilakukan,” kata Harisson.
Selama kunjungan, Komisi II DPR RI dijadwalkan menerima paparan kondisi ekonomi daerah, profil dan kinerja BUMD Kalbar, serta melakukan diskusi pendalaman kebijakan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola BUMD yang akuntabel dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (mse/r)
Editor : Hanif