PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berkomitmen memperkuat kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Pratama, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar dan secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, di Aula Garuda Kantor Pelayanan Terpadu Kawasan Kantor Gubernur, Kamis (22/1).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Bersama “Bersinergi dalam Pengembangan Kompetensi ASN se-Kalimantan Barat” oleh para bupati dan wali kota se-Kalbar atau perwakilannya, sebagai wujud penguatan kolaborasi lintas pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI A. Fatoni, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar hadir sebagai narasumber. Sekda Kalbar Harisson, beserta seluruh kepala perangkat daerah juga ikut hadir.
Dalam sambutannya, Krisantus menekankan tantangan besar pengelolaan Kalbar yang luasnya 1,11 kali Pulau Jawa dan terdiri dari 14 kabupaten/kota. “Mengelola wilayah sebesar ini membutuhkan ASN yang tidak hanya bekerja rutin, tetapi memiliki kompetensi, visi, dan keberanian mengambil terobosan,” ujar Krisantus.
Ia menyoroti potensi sumber daya alam Kalbar, mulai emas, bauksit, batu bara, pasir kuarsa, hingga uranium. Namun, pengelolaannya belum optimal, dan sebagian masih ilegal. “Pertambangan emas tanpa izin tersebar di sekitar 70 ribu hektare. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi tantangan bagaimana ASN merumuskan kebijakan yang adil, legal, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Menurut Wagub, peningkatan kompetensi ASN menjadi kunci agar daerah mampu berdiri di atas kaki sendiri, sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait penguatan kemandirian fiskal. “Pemotongan transfer ke daerah merupakan pesan implisit agar daerah mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri. Namun, regulasi yang memberi ruang gerak tetap dibutuhkan,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir ASN. “Kita kaya sumber daya alam, tetapi sering kalah dalam cara berpikir. Alam bukan hanya untuk ditebang dan dikeruk, tapi bisa dikelola sebagai sumber PAD melalui pariwisata dan jasa lingkungan. Di sinilah peran strategis kepala dinas dan pimpinan perangkat daerah,” tegasnya.
Wagub berharap kegiatan ini melahirkan ASN yang inovatif, berintegritas, dan mampu mengelola potensi daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Kalbar dalam meningkatkan kapasitas ASN sejak awal tahun. “Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM, karena SDM-lah yang menggerakkan seluruh sumber daya lainnya agar tujuan organisasi tercapai,” ujar Agus. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman regulasi dan pengelolaan keuangan daerah agar APBD lebih efektif dan berdampak nyata.
Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, menyatakan kegiatan ini bagian dari komitmen membangun ASN unggul dan berdaya saing. “BPSDM ingin menjadi kawah candradimuka ASN Kalbar, tempat ASN dibentuk, dilatih, dan ditempa agar profesional, berintegritas, dan berakhlak,” ujarnya.
Windy menambahkan, BPSDM Kalbar mengembangkan sistem pembelajaran adaptif, melalui tatap muka dan digital, termasuk implementasi Kalimantan Barat Corporate University. Program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk ASN sehat secara fisik dan mental serta peka terhadap kebutuhan masyarakat.
“BPSDM Kalbar juga meluncurkan inovasi untuk membentuk ASN yang bugar, sehat mental, dan peduli terhadap masyarakat. Ini bagian dari strategi membangun aparatur yang profesional dan berdaya saing,” tutupnya. (mse/r)
Editor : Hanif