Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kalbar Masuk Prioritas Nasional Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Efprizan
Penulis: Efprizan❯
Ilustrasi - Petugas tengah memorsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (ANTARA/Risky Syukur)
Ilustrasi - Petugas tengah memorsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (ANTARA/Risky Syukur)

Advertisement

PONTIANAK POST- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai mematangkan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah daerah ini ditetapkan sebagai salah satu dari 11 provinsi prioritas nasional untuk pemantauan pelaksanaan program tersebut.

Rapat koordinasi persiapan pengawasan MBG digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar di Kantor Bapperida, Pontianak, Selasa (2/6/2026), dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

Kalbar Jadi Lokus Penting Pengawasan MBG

Advertisement

Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalbar, Heronimus Hero, didampingi Perencana Ahli Madya Bapperida Kalbar, Supriani.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Surat Nomor B 1394/KK.02/04/2026 tentang persiapan pengawasan dan pemantauan Program Makan Bergizi Gratis di daerah.

Advertisement

Menurut Heronimus Hero, Kalimantan Barat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program nasional tersebut karena menjadi salah satu wilayah yang akan dipantau secara berkelanjutan.

“Program MBG merupakan upaya strategis pemerintah untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaannya memerlukan dukungan dan pengawasan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Heronimus Hero, dikutip dari laman resmi Pemprov Kalbar.

Fokus pada Gizi Anak dan Kelompok Rentan

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pemerintah berharap program tersebut dapat membantu mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan status gizi masyarakat.

Advertisement

Artikel Terkait

Harumkan Nama Kalbar, Kepala Bapperida Linda Purnama Jabat Wakil Ketua DPN IKAPTK Nasional

Harumkan Nama Kalbar, Kepala Bapperida Linda Purnama Jabat Wakil Ketua DPN IKAPTK Nasional

Dipercaya emban amanah di kepengurusan nasional IKAPTK 2026–2031, Linda Purnama siap perkuat sinergi aparatur dan pelayanan publik.

Susun Rencana Pembangunan 2027 Lebih Terarah, Bapperida Kalbar Sisir Ulang Data E-Walidata SIPD OPD

Susun Rencana Pembangunan 2027 Lebih Terarah, Bapperida Kalbar Sisir Ulang Data E-Walidata SIPD OPD

Data yang tak lagi relevan bakal disesuaikan. Pemprov Kalbar pastikan perencanaan pembangunan 2027 bertumpu pada basis data valid.

Optimalisasi Aset Daerah Berpotensi Tingkatkan PAD Kalimantan Barat

Optimalisasi Aset Daerah Berpotensi Tingkatkan PAD Kalimantan Barat

Penelitian Bapperida dan UNTAN mengungkap potensi optimalisasi aset daerah Kalbar untuk meningkatkan PAD hingga Rp20 miliar per tahun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer