PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Hotel Sahid Bela Ternate, Kamis (29/1).
Rakornas ini membahas arah kebijakan pelaksanaan APBD Tahun 2026 sekaligus persiapan penyusunan APBD Tahun 2027. Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah provinsi serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari seluruh Indonesia.
Provinsi Maluku Utara dipercaya sebagai tuan rumah Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2026. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., yang ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, menjelaskan bahwa Rakornas diikuti oleh TAPD dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, yang terdiri atas Sekda, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, dan Kepala Bapperida.
“Rakornas ini diikuti oleh unsur TAPD daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan APBD,” ujar Fatoni.
Menurutnya, Rakornas yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, BPKP, LKPP, BPK, serta Kementerian Dalam Negeri.
“Forum ini menjadi sarana untuk memperbarui informasi dan regulasi, sekaligus mensosialisasikan kebijakan terbaru agar pelaksanaan APBD Tahun 2026 berjalan lancar,” jelasnya.
Fatoni menambahkan, Rakornas juga menjadi langkah awal dalam mempersiapkan penyusunan APBD Tahun 2027.
“Peserta akan dibagi ke dalam kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk membahas berbagai persoalan, memberikan masukan, serta merumuskan kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Maluku Utara sebagai tuan rumah Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2026.
Ia menilai Rakornas sebagai forum strategis yang mempertemukan seluruh unsur TAPD dalam satu wadah diskusi.
“Ini menjadi ruang penting bagi Sekda, BPKAD, Bapperida, Bapenda, dan Inspektorat dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi dalam penyusunan APBD,” katanya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Sherly menekankan pentingnya kreativitas dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meskipun dihadapkan pada efisiensi, APBD harus tetap dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga berharap Rakornas ini mampu menjadi sarana penyelesaian berbagai kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Melalui diskusi dan penyampaian aspirasi, berbagai bottleneck dapat diurai bersama sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih aplikatif,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Sekda Kalbar dr. Harisson menilai Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 sangat penting bagi daerah dalam menghadapi dinamika fiskal nasional.
“Rakornas ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan APBD Tahun 2026 secara akuntabel, efektif, dan tepat sasaran,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan inovasi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Klabar.
“Dengan kekuatan fiskal yang ada, ASN Pemprov Kalbar harus mampu berinovasi dan memastikan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Harisson.
Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi landasan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026 serta persiapan penyusunan APBD Tahun 2027.*
Editor : Hanif