PONTIANAK POST - Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan menegaskan, pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada rapat dan wacana semata. Menjelang Hari Raya Imlek, Bulan Suci Ramadan, dan Idul Fitri 1447 Hijriah, ia mendorong lahirnya langkah-langkah konkret untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan, agar lonjakan permintaan musiman tidak kembali memicu kenaikan harga dan melemahkan daya beli masyarakat.
“Rapat yang digelar harus menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar seremonial. Setiap hari raya inflasi kerap terjadi karena permintaan naik dan stok menurun, sehingga harga ikut naik dan daya beli masyarakat melemah,” tegas Krisantus.
Menurutnya, persoalan inflasi di Kalimantan Barat tidak hanya terletak pada distribusi, tetapi juga pada sisi produksi pangan yang belum mampu memenuhi kebutuhan daerah. Oleh karena itu, operasi pasar dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek.
“Kita harus mendorong peningkatan produksi pertanian dan peternakan agar stok tersedia dan harga tetap stabil,” ujarnya.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, turut hadir dan menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.
“Pada tahun 2025, Kalbar berhasil mencatat inflasi yang rendah dan stabil sebesar 1,85 persen, jauh di bawah inflasi nasional yang tercatat 2,92 persen. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Norsan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tahun 2026 menghadirkan tantangan yang lebih berat. Sejumlah faktor berpotensi meningkatkan tekanan inflasi daerah, mulai dari anomali cuaca hingga kenaikan harga komoditas strategis.
“Memasuki tahun 2026, kita menghadapi risiko peningkatan inflasi menjadi sekitar 3,33 persen. Tekanan ini antara lain disebabkan gangguan produksi akibat cuaca ekstrem, gagal panen, serta kenaikan harga beras, cabai, bawang merah, emas perhiasan, dan tarif angkutan udara,” jelasnya.
Gubernur juga menyoroti dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang turut meningkatkan permintaan pangan, khususnya beras, telur, dan daging ayam.
“Kebutuhan beras untuk program ini sangat besar. Karena itu, kita harus memastikan pasokan tetap aman agar tidak menekan harga di pasar dan merugikan masyarakat,” tambahnya.
Terkait ketersediaan energi, Ria Norsan memastikan pemerintah bergerak cepat mengantisipasi potensi kelangkaan LPG 3 kilogram menjelang Ramadan.
“Gas LPG 3 kilogram sempat terjadi kelangkaan, namun sudah kita minta agar segera disuplai kembali. Saya tidak ingin di awal Ramadan masyarakat kembali ribut soal gas,” tegasnya.
Untuk menjaga stabilitas harga, Gubernur meminta seluruh kepala daerah serta PPID kabupaten/kota aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah dan PPID Provinsi.
“Saya minta kepala daerah rutin memantau stok dan harga bahan pangan, melakukan langkah preventif terhadap potensi gejolak, serta memperkuat kerja sama antar daerah, khususnya daerah yang defisit pasokan,” tuturnya.
Ia juga menyoroti kenaikan harga daging ayam ras dan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Melawi, dan Kubu Raya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menyampaikan bahwa inflasi Kalbar masih relatif terkendali dibandingkan sejumlah provinsi lain di Kalimantan.
“Kenaikan inflasi salah satunya dipengaruhi base effect, karena pada Januari tahun lalu inflasi kita sangat rendah,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga inflasi inti serta komunikasi yang tepat kepada masyarakat guna mengelola ekspektasi.
Selain itu, Kepala BPS Kalimantan Barat memaparkan bahwa inflasi Kalbar pada Januari 2026 secara tahunan tercatat sebesar 3,33 persen, dengan komoditas pangan sebagai penyumbang utama.
“Komoditas yang mendorong inflasi Januari antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, serta emas perhiasan,” pungkasnya. (mse)
Editor : Hanif