PONTIANAK POST– Pemerintah Kota Pontianak menegaskan zakat tidak boleh berhenti sebagai ritual ibadah semata, tetapi harus menjadi instrumen sosial yang nyata dalam menekan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pontianak, Ismail, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) IX Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Surau se-Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Sabtu (7/2).
Rakorda IX yang mengusung tema “Zakat Menguatkan Indonesia” dinilai sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Menurut Ismail, zakat memiliki dimensi sosial yang kuat karena mampu memperkuat persatuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat.
“Zakat bukan hanya membersihkan harta, tetapi menghadirkan keadilan sosial, memperkuat solidaritas, dan menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan serta ketimpangan sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan, visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pontianak, yakni “Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis”, menempatkan kesejahteraan masyarakat dan nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama. Dalam konteks tersebut, zakat memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan sosial.
Ismail menekankan peran UPZ masjid dan surau sebagai garda terdepan dalam membumikan nilai zakat di tengah masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, zakat diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik.
“Dengan pengelolaan zakat yang baik, kita tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mendorong mereka menjadi insan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing,” katanya.
Menurutnya, masjid dan surau memiliki fungsi strategis bukan hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga pusat peradaban, pendidikan moral, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Optimalisasi zakat, infak, dan sedekah akan memperkuat peran masjid sebagai simpul kesejahteraan sosial sekaligus penguatan karakter umat.
Dalam kesempatan itu, Ismail mengajak seluruh pengurus UPZ untuk memperkuat sinergi dengan Baznas, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Ia juga mendorong penguatan tata kelola zakat berbasis digital dan peningkatan literasi zakat di tengah umat.
“Zakat harus didorong agar tidak hanya konsumtif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan melalui program-program pemberdayaan ekonomi produktif,” tegasnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus UPZ, Baznas, tokoh agama, dan masyarakat yang selama ini mengelola zakat umat dengan penuh keikhlasan.
“Semoga Rakorda IX ini melahirkan rumusan kebijakan dan langkah strategis untuk memperkuat peran zakat dalam mewujudkan masyarakat Pontianak yang sejahtera dan humanis, sekaligus berkontribusi nyata dalam menguatkan Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Kota Pontianak, Sulaiman, menilai Rakorda menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat peran UPZ Masjid dan Surau dalam pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“UPZ masjid dan surau adalah ujung tombak pengumpulan zakat di tengah masyarakat. Melalui Rakorda ini, kami ingin memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai regulasi dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan umat,” ujarnya.
Ia menuturkan, Baznas Kota Pontianak terus mendorong peningkatan kapasitas pengurus UPZ, baik dalam aspek administrasi, pelaporan, maupun pemahaman regulasi zakat. Hal tersebut penting agar pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.
Sulaiman menyebut potensi zakat di Kota Pontianak masih sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui kolaborasi kuat antara Baznas dan UPZ di tingkat masjid dan surau. Dengan pengelolaan yang baik, zakat diharapkan mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.
Rakorda IX UPZ Masjid dan Surau se-Kota Pontianak juga menjadi ajang evaluasi kinerja UPZ selama satu tahun terakhir sekaligus penyusunan program kerja ke depan.
“Kami berharap peran masjid dan surau tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat,” tutupnya.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro