PONTIANAK POST – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses di Kota Pontianak belum lama ini. Dalam kunjungan tersebut, Heri turun langsung ke lapangan dan berdialog secara terbuka dengan warga.
Dialog berlangsung dua arah. Warga menyampaikan keluhan tanpa sungkan, mulai dari persoalan infrastruktur lingkungan hingga layanan kesehatan.
“Saya juga menanyakan apa saja yang bisa diperjuangkan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Heri, kemarin.
Sejumlah persoalan yang mengemuka dalam reses tersebut antara lain drainase tersumbat, parit yang tidak berfungsi optimal, hingga dugaan pencemaran limbah industri kecil.
Heri bahkan meninjau langsung kondisi parit di sejumlah titik. Ia menemukan beberapa saluran air tidak berfungsi maksimal, bahkan tercemar limbah.
“Ada industri kecil yang membuang limbah ke parit, seperti industri tahu di kawasan Parit Pangeran. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kesehatan lingkungan dan keselamatan warga. Ia meminta Pemerintah Kota Pontianak bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan jika ditemukan pelanggaran.
Pengelolaan limbah industri kecil, kata dia, perlu diawasi lebih ketat agar tidak mencemari saluran air yang masih dimanfaatkan masyarakat. "Sebab masih ada warga yang memanfaatkan air parit untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Selain pengawasan limbah, Heri juga mendorong normalisasi parit segera dilakukan, khususnya saat musim kemarau. “Supaya saat musim hujan tidak terjadi genangan, banjir, atau rob di Pontianak,” katanya.
Di sektor kesehatan, persoalan BPJS Kesehatan turut menjadi keluhan warga. Heri menilai perlu adanya edukasi yang lebih masif dari pemerintah daerah terkait mekanisme pembiayaan BPJS yang ditanggung melalui APBD.
“Banyak warga mengira BPJS selalu aktif. Padahal anggaran APBD dan APBN terbatas. Jika kuota habis, BPJS tidak bisa diklaim,” jelasnya.
Ia menegaskan, transparansi informasi sangat penting agar masyarakat memahami batasan program jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah.
Menurutnya, sosialisasi yang jelas dapat mencegah kesalahpahaman ketika warga tidak dapat mengakses layanan karena keterbatasan kuota anggaran.
Dalam reses tersebut, Heri juga menyinggung persoalan air bersih saat musim kemarau serta potensi dampak pembakaran lahan. Meski kondisi saat ini dinilai masih terkendali, risiko air payau tetap perlu diantisipasi.
Pontianak yang berada di wilayah pesisir dan dilintasi sungai besar rentan mengalami intrusi air laut ketika debit air menurun saat kemarau panjang.
Ia meminta pemerintah daerah tetap siaga dan melakukan langkah mitigasi agar masyarakat tidak terdampak krisis air bersih.
Terkait infrastruktur jalan lingkungan, Heri menilai kondisinya relatif baik. Ia menyebut sekitar 90 persen jalan lingkungan di Pontianak sudah berfungsi.
Baca Juga: Refleksi Akhir Tahun 2025, Heri Mustamin: Dinamika Pemerintahan Jadi Modal Perbaikan Kalbar 2026
“Memang belum semuanya mantap. Kendalanya ada pada jalan lingkungan di atas gertak karena terbentur regulasi,” ujarnya.
Menurutnya, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar pembangunan jalan lingkungan tidak terhambat aturan teknis.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi dapat diperkuat demi mempercepat penyelesaian infrastruktur dasar masyarakat.
“Persoalan lingkungan di Pontianak mulai berkurang. Tinggal menyelesaikan yang masih krusial,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair