PONTIANAK POST – Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong percepatan operasional Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah.
Hal itu disampaikan Syarif di Pontianak, Selasa (17/2), menanggapi permintaan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, agar pelabuhan tersebut segera difungsikan secara maksimal sebagai pintu ekspor langsung dari Kalimantan Barat.
Menurut Syarif, percepatan operasional Pelabuhan Internasional Kijing mendesak dilakukan, meskipun diakuinya masih terdapat sejumlah infrastruktur yang perlu dimaksimalkan, seperti fasilitas kran bongkar muat dan sarana pendukung lainnya.
“Kita di DPR, khususnya Komisi V sudah beberapa kali meminta BUMN Pelindo agar optimal di Kijing. Memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi, tetapi itu bukan alasan untuk menunda terlalu lama,” ujar anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat 1 ini.
Ketua DPW Nasdem Kalbar ini juga ikut menyoroti kondisi Pelabuhan Dwikora Pontianak yang dinilai sudah tidak lagi ideal untuk aktivitas bongkar muat skala besar. Tingginya sedimentasi di Muara Jungkat akibat minimnya pengerukan menjadi salah satu penyebab utama.
“Muara sudah dangkal karena tidak pernah dikeruk maksimal. Selama ini terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pelindo dan Kementerian Perhubungan. Kalau memang sudah menjadi kewenangan Kemenhub, maka harus ada langkah cerdas dan tegas,” tegasnya.
Ia menilai kapal-kapal besar seharusnya sudah diarahkan ke Pelabuhan Kijing, sementara Pelabuhan Pontianak cukup melayani kapal berukuran kecil.
Selain fasilitas pelabuhan, Syarif juga menekankan pentingnya percepatan relokasi jalan akses menuju kawasan Pelabuhan Kijing. Menurutnya, jika seluruh aktivitas logistik terpusat di sana tanpa dukungan infrastruktur jalan yang memadai, potensi kemacetan di jalur lintas utara Kalbar tidak dapat dihindari.
“Relokasi jalan di depan pelabuhan harus cepat selesai. Jangan sampai jalur lintas utara terganggu karena lonjakan angkutan barang,” katanya.
Lebih jauh, Syarif sejalan dengan pandangan Pemprov Kalbar bahwa operasional maksimal Pelabuhan Kijing akan berdampak langsung pada peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor bagi daerah.
Selama ini, komoditas unggulan Kalbar seperti sawit, bauksit, dan hasil alam lainnya diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi, sehingga DBH lebih banyak tercatat di daerah lain seperti Dumai, Riau atau Pelabuhan Laut di Jakarta.
“Kalau ekspor langsung dari Kalbar, tentu DBH-nya kembali ke daerah. Ini yang selama ini hilang. Jadi kita harus maksimalkan Kijing, Mempawah,” ujarnya.
Di sisi lain, Syarif juga menekankan posisi strategis Pelabuhan Kijing yang berada di jalur pelayaran internasional dan relatif dekat dengan Singapura serta rute menuju Timur Tengah dan Eropa melalui Laut China Selatan.
“Secara geografis kita sangat strategis. Bahkan untuk beberapa rute bisa lebih efisien dibanding pelabuhan lain. Ini potensi nasional sekaligus potensi daerah,” katanya.
Ia menepis anggapan bahwa pelaku usaha enggan memindahkan aktivitas ekspor ke Kijing. Menurutnya, justru pengusaha dirugikan jika kapal mengalami keterlambatan akibat dangkalnya alur sungai di Pontianak.
“Kalau dua hari saja terlambat karena muara dangkal, kerugiannya besar. Jadi tidak benar kalau pengusaha tidak mau pindah. Yang penting fasilitas dan sistemnya siap,” tegasnya.
Syarif juga memastikan akan membawa persoalan tersebut dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan. Ia juga menyoroti pentingnya pengerukan alur Sungai Kapuas, bukan hanya untuk kepentingan pelayaran, tetapi juga untuk mengurangi risiko banjir di wilayah hulu.
“Pendangkalan alur sungai memperlambat aliran air ke laut. Ini bisa berdampak pada banjir di daerah hulu, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu,” ujarnya.
Menurutnya, jika diperlukan, pengerukan dapat melibatkan pihak ketiga agar persoalan sedimentasi segera teratasi.
Syarif menegaskan, percepatan operasional Pelabuhan Internasional Kijing merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan investasi negara yang telah mencapai triliunan rupiah.
“Rugi besar kalau tidak dimaksimalkan. Ini potensi masif bagi pertumbuhan ekonomi Kalbar dan nasional. Kita di DPR akan terus mendorong agar pelabuhan ini benar-benar menjadi pelabuhan internasional yang berdaya saing,” pungkasnya.(den)
Editor : Hanif