PONTIANAK POST - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan kontribusi tambang dalam bentuk bahan baku relatif kecil terhadap perekonomian. Nilai tambah yang dihasilkan tidak signifikan jika hanya mengandalkan ekspor komoditas mentah seperti bauksit atau nikel.
Menurutnya, pertumbuhan sektor tambang secara persentase memang bisa terlihat tinggi. Namun, secara nilai ekonomi riil, dampaknya belum tentu besar apabila komoditas tersebut tidak diolah lebih lanjut di dalam negeri.
“Kalau nilainya tidak besar, maka tidak akan berpengaruh besar pada perekonomian,” kata Doni Septadijaya di Pontianak, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, ketika komoditas masuk ke industri pengolahan, nilai tambahnya dapat meningkat drastis, bahkan puluhan hingga ratusan kali lipat dibandingkan dalam bentuk mentah. Kondisi inilah yang dinilai benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini yang benar-benar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Meski demikian, Doni mengingatkan pentingnya memperhitungkan kecukupan cadangan tambang sebelum mendorong industrialisasi secara masif.
Ia mencontohkan pengalaman di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perhitungan yang pernah dilakukan, dengan skala industrialisasi yang ada, cadangan diperkirakan hanya mampu menopang industri selama 8 hingga 11 tahun.
Kapasitas produksi yang sebelumnya sekitar 600 ribu ton per tahun meningkat menjadi sekitar 4 juta ton per tahun. Dengan hilirisasi, produksi bahkan bisa mencapai puluhan juta ton dalam setahun.
“Karena itu, kita harus memastikan cadangan di daerah mencukupi untuk menopang industri,” katanya.
Lanjut Doni, di tingkat nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong peningkatan nilai tambah melalui pengetatan ekspor bahan mentah serta pembatasan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kebijakan tersebut, menurutnya, diarahkan agar pelaku usaha membangun industri pengolahan di dalam negeri.
“Jadi yang dijual ke luar negeri adalah komoditas bernilai tambah. Tarif ekspornya lebih rendah dibandingkan jika menjual bahan baku,” kata dia.
Meski proyek hilirisasi umumnya berskala nasional dengan pembiayaan yang hampir seluruhnya bersumber dari dalam negeri, Doni menilai pemerintah daerah tetap memiliki peran penting, terutama dalam membangun keterkaitan ekonomi ke belakang atau backward linkage.
Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan sumber daya manusia. Menurutnya, pemerintah daerah dapat mendorong kesiapan lembaga pendidikan vokasi di Kalbar untuk menyediakan tenaga operator mesin dan alat berat yang bersertifikasi sesuai kebutuhan industri.
“Ini yang harus disiapkan dari sekarang,” katanya.
Ia menegaskan, dengan kewenangan pendidikan menengah kejuruan berada di tingkat provinsi, pemerintah daerah dapat memperkuat fasilitas praktik, menyediakan peralatan, serta meningkatkan kualitas pelatihan.
“Tidak apa-apa lulusan SMK, tetapi harus benar-benar siap pakai dan dibutuhkan industri. Jangan sampai hilirisasi jalan, tetapi tenaga kerjanya bukan dari daerah,” tutupnya.
Sektor pertambangan dan penggalian di Kalimantan Barat mencatatkan sejarah baru dengan lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan hingga awal tahun 2026.
Merujuk pada data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, sektor ini telah bertransformasi menjadi motor utama penggerak ekonomi Bumi Khatulistiwa.
Tidak tanggung-tanggung, pada tahun 2025 saja, lapangan usaha pertambangan mencatatkan pertumbuhan fantastis sebesar 31,48 persen, sebuah angka yang jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi total provinsi yang berada di level 5,39 persen.
"Lonjakan ini didorong oleh masifnya produksi bauksit dan pasir silika seiring dengan kebijakan hilirisasi atau pengolahan di dalam negeri yang mulai membuahkan hasil," tulis BPS dalam laporan resminya yang dikutip dari publikasi Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka.
Secara ekonomi, kontribusi sektor ini terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat kini berada di kisaran 6,66 persen atau menyumbang nilai ekonomi sekitar Rp16,77 triliun.
Data BPS menunjukkan bahwa komoditas unggulan seperti bauksit di Sanggau, Ketapang, dan Mempawah, serta pasir silika yang mencapai 14,9 juta meter kubik, menjadi tulang punggung ekspor daerah dalam bentuk bahan kimia anorganik atau alumina.
Keberadaan fasilitas pengolahan atau smelter di kawasan Tayan dan Mempawah terbukti telah mengubah profil ekonomi daerah secara drastis, di mana produk tambang tidak lagi dikirim dalam bentuk mentah.
Selain bauksit dan silika, potensi besar juga terlihat pada komoditas batu kapur sebesar 12,9 juta meter kubik, emas di wilayah Sambas dan Landak, hingga tanah liat yang produksinya menembus angka 60 juta meter kubik.
Meski demikian, pihak otoritas mengingatkan bahwa data BPS lebih menitikberatkan pada hasil produksi dan nilai ekonomi, sementara rincian cadangan teknis mineral di dalam perut bumi tetap berada di bawah kendali Dinas ESDM.
Pertumbuhan masif ini pun berdampak domino pada penguatan sektor konstruksi dan pengadaan listrik di sekitar area pertambangan, menandai babak baru kemandirian industri di Kalimantan Barat.(mse)
Editor : Hanif