PONTIANAK POST – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, ikut menyoroti kenaikan harga beberapa komoditi di pasar selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026 nanti.
Ia menilai pola lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan merupakan persoalan berulang yang membutuhkan solusi lebih mendasar.
“Setiap tahun kalau menghadapi hari besar, harga mulai melonjak. Pemerintah selalu mengadakan operasi pasar, itu bagus, tapi tidak menyelesaikan permasalahan,” ujar Prabasa, Kamis (26/2) di ruang kerjanya.
Menurutnya, operasi pasar yang digelar pemerintah memang membantu meredam gejolak sesaat, namun belum menyentuh akar persoalan ketersediaan dan ketahanan pasokan di tingkat lokal.
Sebagai langkah jangka panjang, Prabasa mendorong adanya gerakan tanam mandiri di setiap daerah, terutama bagi masyarakat yang memiliki lahan atau pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan sehari-hari.
“Kita harus mulai menyikapi ini dengan gerakan menanam sendiri. Harus ada gerakan yang betul-betul dibantu pemerintah provinsi,” kata politisi Golkar senior Kalbar ini.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan bibit tanaman hortikultura seperti cabai, sayuran, dan komoditas lain yang kerap mengalami kenaikan harga, kemudian mendistribusikannya langsung ke masyarakat.
“Pemerintah bisa menyediakan bibit, langsung ke lapangan, ke masyarakat, untuk ditanam. Supaya ke depan tidak ada keluhan yang sama setiap tahun,” ujarnya.
Prabasa menekankan bahwa pengendalian inflasi pangan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pemerintah melalui operasi pasar. Ia mengajak masyarakat turut berperan aktif memperkuat ketahanan pangan keluarga.
“Operasi pasar itu, memang bagian dari tugas pemerintah. Tapi masyarakat juga harus sadar, ini agenda tahunan. Kalau bisa kita antisipasi bersama,” katanya.
Menurutnya, dengan memperkuat produksi di tingkat rumah tangga dan komunitas, tekanan permintaan saat momentum hari besar dapat ditekan, sehingga gejolak harga tidak terlalu tinggi.
Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi dalam menyusun strategi pengendalian inflasi pangan yang lebih berkelanjutan, khususnya menjelang perayaan keagamaan besar seperti Idul Fitri. (den)
Editor : Miftahul Khair