PONTIANAK POST - Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, mengkritisi kondisi pangan yang ada di provinsi ini. Ia menyebut Kalbar memiliki potensi luas lahan yang besar, tetapi kondisi faktual mengungkapkan swasembada pangan belum tercapai.
“Kondisi saat ini menunjukkan ilusi surplus, yaitu produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Hanya 2 dari 14 komoditas pangan yang benar-benar surplus, sisanya bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ujarnya, saat menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 kepada Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (27/2).
Pada pertemuan tersebut, Rudy memaparkan hasil pengawasan mendalam BPKP, dengan fokus utama pada "Membangun Ketahanan Menuju Swasembada Pangan Kalimantan Barat".
Ia menambahkan, produksi lokal sejumlah komoditas pangan Kalimantan Barat masih belum mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Karenanya, diperlukan penetapan kebijakan turunan yang lebih spesifik, penguatan manajemen risiko, serta penyusunan peta komoditas pangan provinsi yang komprehensif.
“Koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat, termasuk peningkatan komitmen dalam peningkatan proporsi anggaran ketahanan pangan. Pengawasan distribusi bantuan pemerintah juga harus semakin tepat sasaran agar benar berdampak pada produktivitas petani dan peternak,” tambahnya.
Rudy juga menekankan pentingnya perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2026 mendatang. Sebab, berdasarkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) tahun 2025, secara nasional ditemukan rata-rata 74,74 persen intervensi sektoral berisiko tidak efektif dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.
“Kami juga merekomendasikan pembentukan Forum Governansi Daerah kepada Gubernur dengan mengoptimalkan Forkopimda plus,” jelasnya.
Forum ini, jelas dia, ibarat dewan komisaris daerah yang akan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan daerah menghasilkan dampak nyata bagi rakyat.
Selain isu pangan, Rudy juga melaporkan hasil pengawasan BPKP yang berhasil mengidentifikasi potensi optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan penyelamatan keuangan negara/daerah di Kalimantan Barat senilai Rp367,68 Miliar.
Proyeksi neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok di Kalimantan Barat periode Maret 2026 menunjukkan mayoritas komoditas dalam kondisi surplus. Namun, beberapa komoditas mencatatkan kecukupan hari yang tak sampai satu pekan ke depan.
Berdasarkan data proyeksi Dinas Ketahanan Pangan Kalbar, bawang merah dan bawang putih masih surplus tipis dengan rasio kecukupan masing-masing enam dan tujuh hari.
Untuk komoditas peternakan lainnya, seperti daging ayam ras dan telur tercatat masih aman. Daging ayam ras surplus 9.796 ton dengan rasio 41 hari, sementara telur ayam ras surplus 3.023 ton dengan rasio 14 hari. (sti)
Editor : Hanif