PONTIANAK POST — Empat setengah dekade perjalanan industri sawit di bawah naungan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menjadi titik evaluasi sekaligus peneguhan komitmen keberlanjutan.
Ketua Gapki Kalbar, Aris Supratman, menegaskan pentingnya soliditas dan sinergi antarperusahaan sawit di tengah dinamika regulasi dan tantangan perdagangan global yang terus berkembang.
“Di momentum 45 tahun ini, kita kembali mencermati situasi dan regulasi di industri sawit. Kita harus lebih kompak dan bersinergi agar semua bisa berjalan dengan baik. Tujuannya jelas, sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Aris Supratmansyah, Jumat (27/2) usai buka puasa bersama dan Syukuran Peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Gapki di Hotel Mercure Pontianak.
Aris menilai selama ini industri sawit telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Bahkan, dalam masa sulit seperti pandemi COVID-19 selama dua tahun, industri sawit katanya, terbukti menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.
“Kami merasa menjadi mitra strategis pemerintah. Saat pandemi COVID-19, industri sawit menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian nasional,” katanya.
Ke depan, lanjut Aris, Gapki Kalbar bersama pemerintah terus mendorong berbagai riset dan inovasi untuk meningkatkan kreativitas serta memperluas pemanfaatan produk turunan kelapa sawit. Hal ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pasar global yang semakin kompetitif.
Aris mengakui, dinamika perdagangan internasional turut berdampak terhadap perkembangan industri sawit, termasuk di Kalbar. Berbagai kebijakan global menuntut industri sawit Indonesia untuk semakin adaptif, terutama dalam hal keberlanjutan dan ketertelusuran (traceability).
“Kami bersama pemerintah terus mencari peluang agar sawit dan produk turunannya tetap eksis dan mampu mendukung ekonomi nasional,” tegasnya.
Dia menambahkan, penerapan prinsip traceability atau ketertelusuran menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya terima produk sawit Indonesia di pasar internasional. Dengan sistem yang transparan dan memenuhi regulasi lingkungan serta ketenagakerjaan, produk sawit Indonesia akan memiliki nilai tambah.
“Traceability akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan keterterimaan di dunia internasional,” jelasnya.
Di Kalimantan Barat, Aris menyebutkan bahwa meskipun perusahaan yang tergabung dalam Gapki baru sekitar 20 persen dari total perusahaan sawit yang ada, keberadaan organisasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah merasa Gapki sangat dibutuhkan untuk mempermudah koordinasi, terutama dalam pembahasan regulasi. Dengan begitu, kita bisa menciptakan industri sawit yang benar-benar berdampak bagi ekonomi daerah,” ujarnya.
Koordinasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah dinilai penting untuk memastikan regulasi dapat diterapkan secara efektif tanpa menghambat investasi.
Di tahun 2026, Gapki Kalbar sambungnya juga menyoroti pentingnya eksplorasi dan penguatan pasar untuk produk sawit dan turunannya. Beberapa perusahaan anggota yang telah memiliki pasar ekspor terus didorong untuk memperluas kegiatan usaha, termasuk eksplorasi peluang baru yang berpotensi mendatangkan devisa.
“Kami mendorong seluruh anggota untuk memenuhi regulasi, khususnya terkait perizinan dan aspek lingkungan. Perusahaan yang sudah memiliki legalitas lengkap tentu lebih dipercaya dan menarik bagi investor,” ungkap Aris.
Dia menekankan, kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalbar. Dengan kepastian hukum dan standar keberlanjutan yang jelas, menurutnya, Kalbar berpotensi menjadi salah satu tujuan utama investasi sektor sawit.
“Kalau perusahaan sudah comply dengan berbagai regulasi, baik lingkungan maupun ketenagakerjaan, tentu investasi akan lebih mudah masuk. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi daerah,” pungkasnya. (ash)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro