PONTIANAK POST – Kenaikan harga sejumlah bahan pangan mulai terdeteksi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu lonjakan lebih tinggi sebelum melakukan intervensi di lapangan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang diikuti Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, secara virtual dari Kantor Gubernur Kalbar, Senin (16/3/2026).
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengingatkan periode Ramadan dan Idul Fitri kerap diikuti peningkatan permintaan yang berdampak pada harga.
“Kita memasuki periode yang cukup krusial, yaitu bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Pada periode ini biasanya terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas, sehingga perlu langkah pengendalian yang lebih intensif agar harga tetap stabil,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tekanan harga mulai meluas. Hingga minggu kedua Maret 2026, sebanyak 222 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), meningkat dibandingkan minggu sebelumnya yang tercatat 204 daerah.
Direktur Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyebut beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di banyak wilayah, di antaranya telur ayam ras, cabai rawit, dan daging ayam ras.
“Telur ayam ras mengalami kenaikan di 230 kabupaten/kota, cabai rawit di 199 kabupaten/kota, dan daging ayam ras di 192 kabupaten/kota,” katanya.
Harga telur ayam ras secara nasional bahkan telah melampaui harga acuan. Dari patokan Rp30.000, rata-rata harga kini mencapai Rp32.585. Sementara cabai rawit naik lebih tajam dari acuan Rp57.000 menjadi Rp72.897.
Di sisi lain, harga minyak goreng tercatat sedikit turun menjadi sekitar Rp19.315 per liter, meski masih berada di atas harga eceran tertinggi. Untuk merek Minyak Kita, harga rata-rata berada di kisaran Rp16.386, juga masih melampaui HET Rp15.700.
Menanggapi kondisi tersebut, Sekda Kalbar Harisson mengatakan pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah antisipasi, terutama untuk menjaga pasokan dan distribusi.
“Kita terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bulog, distributor, maupun pelaku usaha agar pasokan bahan pangan tetap tersedia dan harga dapat terkendali,” ujarnya.
Ia menegaskan, intervensi akan dilakukan jika kenaikan harga di lapangan mulai membebani masyarakat.
“Apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan, kita akan segera melakukan langkah pengendalian seperti operasi pasar, penguatan distribusi, serta pengawasan terhadap ketersediaan barang,” katanya.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah meningkatnya kebutuhan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. (mse/r)
Editor : Hanif