PONTIANAK POST - kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat terus terjadu. Prediksi musim kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang mendorong pemerintah daerah bergerak cepat, dari penguatan pencegahan di tingkat kota/kabupaten hingga penetapan status siaga di wilayah rawan.
Pemerintah Kota Pontianak, misalnya, mengeluarkan surat edaran pencegahan karhutla kepada seluruh camat. Imbauan bernomor B/300.2.3/83/BID-PK/2026 tertanggal 26 Maret 2026 itu menekankan langkah antisipatif menghadapi potensi kebakaran saat cuaca kering.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya antisipatif pemerintah dalam mencegah potensi kebakaran yang kerap terjadi, terutama pada kondisi cuaca kering.
“Pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat, mulai dari hal-hal kecil seperti tidak membakar sampah sembarangan hingga tidak membuang puntung rokok di area rawan,” ujarnya, Jumat (27/3).
Ia meminta camat untuk menggerakkan masyarakat hingga tingkat RT dan RW guna meningkatkan kewaspadaan lingkungan.
Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain menjaga lingkungan dari potensi kebakaran, memastikan tidak ada api yang ditinggalkan dalam kondisi menyala, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi budaya sadar bencana.
Selain itu, masyarakat turut diimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran lebih luas.
Menurut Edi, pendekatan pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi. “Kalau api sudah membesar, dampaknya bukan hanya kerugian materi, tetapi juga kesehatan masyarakat akibat kabut asap,” katanya.
Pemkot Pontianak berharap imbauan ini dapat ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat wilayah dan masyarakat, sehingga potensi karhutla di Kota Pontianak dapat diminimalkan. “Kalau kita disiplin dari sekarang, kita bisa mencegah kebakaran sejak awal dan melindungi lingkungan serta kesehatan warga,” tutup Edi.
Kubu Raya Tetapkan Status Siaga
Sementara itu, di Kabupaten Kubu Raya, langkah mitigasi dilakukan lebih agresif. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status siaga karhutla melalui apel yang digelar di halaman Kantor Bupati, Jumat (27/3).
Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan kesiapsiagaan tidak boleh bersifat seremonial. Ia menekankan pentingnya kesiapan personel dan peralatan pemadam, mengingat wilayahnya termasuk zona merah karhutla di Kalbar.
“Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah yang sangat rentan. Oleh karena itu, seluruh elemen dan stakeholder dituntut untuk selalu siaga. Kita tidak boleh lengah sedikit pun,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, Pemkab Kubu Raya juga menggelar rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kecamatan Rasau Jaya. Dalam forum tersebut terungkap kondisi lapangan yang mengkhawatirkan.
Kabagops Polres Kubu Raya AKP Samidi menyebut sekitar 60 persen wilayah Kubu Raya merupakan lahan gambut dengan kedalaman 2 hingga 7 meter yang sangat mudah terbakar saat kering. Bahkan, di Kecamatan Rasau Jaya terdeteksi 56 titik api, dengan tiga desa masuk kategori zona merah, yakni Pematang Tujuh, Rasau Jaya Satu, dan Rasau Jaya Umum.
Menanggapi hal itu, Kapolres Kubu Raya AKBP Kadek Ary Mahardika menegaskan pendekatan preventif dan represif akan dijalankan bersamaan. Patroli diperketat, edukasi masyarakat ditingkatkan, dan penegakan hukum disiapkan bagi pelaku pembakaran.
“Kami tidak segan melakukan penindakan hukum jika ditemukan unsur kesengajaan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan posisi strategis Rasau Jaya sebagai wilayah penyangga Bandara Internasional Supadio. Kabut asap dari kawasan ini berpotensi langsung mengganggu aktivitas penerbangan.
Kendala Lapangan
Di lapangan, tantangan tidak ringan. Camat Rasau Jaya Supratman mengungkapkan keterbatasan sumber air menjadi hambatan utama pemadaman. Sementara itu, sejumlah kepala desa menyoroti persoalan lahan kosong yang tidak jelas kepemilikannya, sehingga menyulitkan penanganan saat terjadi kebakaran.
Dandim 1207 Pontianak Kolonel Inf Robbi Firdaus menekankan perlunya evaluasi sarana dan prasarana di tingkat desa. Ia mengingatkan bahwa pengalaman karhutla sebelumnya harus menjadi pelajaran bersama.
“Masalah ini tidak bisa ditangani sendiri. Semua pihak harus terlibat, termasuk masyarakat,” ujarnya.
Strategi Pembasahan Lahan Dipercepat
Upaya serupa dilakukan di tingkat provinsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat mulai menjalankan program pembasahan lahan, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar saat kemarau.
Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel, menjelaskan pembasahan dilakukan untuk menjaga kelembapan tanah dalam skala luas agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini. Program ini menjadi bagian dari strategi terpadu menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan 2026.
Selain pembasahan, BPBD juga mengintensifkan patroli darat dan memperkuat koordinasi lintas sektor bersama TNI dan instansi terkait. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah rawan.
“Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami membuka peluang pengajuan bantuan ke pemerintah pusat, termasuk opsi teknologi modifikasi cuaca jika diperlukan,” kata Daniel. (iza/ash)
Editor : Hanif