PONTIANAK POST - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Sri Sujiarti memandang pelaksanaan belajar dalam jaringan (online) akan tidak maksimal jika diterapkan selama krisis energi terjadi. Terutama ketika proses tanya jawab antara siswa dan guru berlangsung.
“Sampai saat ini memang belum ada arahan untuk belajar daring. Kami intinya mengikuti aturan dari pusat. Apabila edaran suratnya sudah ada, maka pelaksanaan daring akan kami lakukan,” katanya, Jumat (27/3).
Menurutnya setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk belajar daring sendiri, dia sudah memahami pola pembelajarannya seperti apa. Sebab daring sudah diterapkan beberapa tahun lalu saat pandemi Covid-19.
Menurutnya belajar daring memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya ketika proses tanya jawab antara guru dan murid berlangsung ini perlu perhatian serius para siswa. Terlebih jika jaringan internet di masing-masing ponsel pintar atau laptop anak lemah.
Akan menyebabkan gangguan hasil suara guru ketika menjelaskan. Beda ketika penjelasan dilakukan langsung dengan tatap muka. Ketika murid tidak paham, juga bisa dijelaskan di kelas dengan suara yang lantang.
Ia berharap, aturan daring ini ditangguhkan. Dengan demikian, pelaksanaan belajar mengajar di sekolah akan tetap berjalan seperti biasa.
“Krisis energi inikan bukan hanya Indonesia saja merasakan, namun beberapa negara Asia Tenggara mulai terasa dampaknya. BBM harganya naik. Selama BBM masih ada, saya rasa untuk antar jemput anak ke sekolah masih tetap aman,” ujar Budi, orang tua murid.
Terlebih kata dia, sistem zona yang diterapkan pemerintah dalam penempatan anak di sekolah mengutamakan anak-anak yang jaraknya dekat dengan sekolah. Ketika BBM tidak ada, mungkin sekolah tatap muka masih bisa dilaksanakan. Karena jarak sekolah dari rumah tidak begitu jauh. Kalaupun soal antar jemput anak, pasti akan diupayakan orang tua. Jika tidak ada BBM, bisa alternatif lain, seperti naik sepeda atau kendaraan listrik.
Paling penting saat ini adalah distribusi BBM yang ada di SPBU harus terus dijaga. Kalau pun minyak dunia naik dan akhirnya memaksa kenaikan BBM, mau diapakan lagi. Dari pada minyak susah. Biarlah harga minyak naik tetapi barangnya masih ada. Ketimbang kejadian seperti jelang lebaran lalu, seluruh SPBU antre panjang. “Ini masyarakat juga yang sudah,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa model kerja konvensional atau tatap muka masih menjadi instrumen paling efektif untuk menjaga stabilitas pelayanan publik di ibu kota Kalimantan Barat ini.
"Wilayah kita tidak terlalu luas dan mayoritas ASN berdomisili di dalam kota, jadi sistem kerja langsung tetap yang paling efektif," tegas Edi saat memimpin apel perdana di Halaman Kantor Wali Kota, Rabu (25/3).
Menurutnya, kedekatan jarak tinggal pegawai dengan kantor pelayanan memungkinkan koordinasi berjalan lebih cepat tanpa perlu mengadopsi sistem kerja jarak jauh yang kini tren di kota-kota megapolitan.
Hal serupa juga diberlakukan untuk sektor pendidikan, di mana sekolah-sekolah di bawah naungan Pemkot tetap diwajibkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
"Tidak ada kewajiban untuk menerapkan sistem daring setelah masa libur berakhir. Interaksi langsung dinilai jauh lebih produktif dalam mengawal pembangunan kota," imbuhnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengutamakan pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini sejalan dengan pemerintah pusat yang tidak melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026
Pelaksana Harian (Plh) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan kebijakan tersebut mengikuti arahan pemerintah pusat yang tidak lagi memprioritaskan PJJ dalam waktu dekat.
“Kalbar mengikuti kebijakan pusat. Pembelajaran tetap dilaksanakan secara tatap muka,” ujar Faisal saat dihubungi Pontianak Post, Jumat (27/3) siang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa kebijakan PJJ tidak menjadi prioritas dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi terkini.
Di Kalbar sendiri, keputusan ini juga berkaitan dengan wacana efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat mencuat akibat dinamika geopolitik global. Meski demikian, sektor pendidikan di daerah tidak mengambil opsi pembelajaran daring sebagai solusi.
Faisal menegaskan, seluruh sekolah jenjang SMA, SMK, hingga SLB telah diimbau untuk tetap menjalankan proses belajar mengajar secara langsung di kelas.
“Kami sudah menyampaikan ke sekolah-sekolah agar kegiatan belajar tetap berjalan normal, tidak dilakukan secara daring,” katanya.
Menurutnya, pembelajaran tatap muka dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Interaksi langsung antara guru dan peserta didik menjadi faktor penting dalam pemahaman materi serta pembentukan karakter.
Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya juga sempat mengkaji skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan sebagai respons terhadap situasi global. Namun, kebijakan tersebut tidak serta-merta diadopsi dalam sistem pembelajaran di daerah. (iza/mse)
Editor : Hanif