PONTIANAK POST - Kebijakan pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kalangan pengusaha menilai, sumber konsumsi energi terbesar justru berasal dari aktivitas mobilitas masyarakat secara umum, bukan hanya dari pergerakan ASN.
Ketua Apindo Kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, menyatakan pada prinsipnya dunia usaha tidak keberatan dengan kebijakan WFH bagi ASN yang mulai diterapkan pemerintah sebagai langkah awal transformasi budaya kerja. “Saya setuju saja dan berharap ke depannya ada evaluasi untuk kebaikan masyarakat terkait konsumsi BBM,” ujarnya.
Namun Andreas menilai dampak kebijakan tersebut terhadap penghematan BBM akan sangat terbatas jika hanya diterapkan kepada pegawai negeri. “Jika WFH hanya khusus untuk PNS menurut saya tidak berdampak signifikan pada penghematan BBM. Konsumsi BBM terbesar ada pada aktivitas sehari-hari masyarakat,” paparnya.
Menurut dia, penghematan energi justru akan lebih efektif jika pemerintah memperkuat penggunaan transportasi massal dalam aktivitas masyarakat. Penggunaan moda transportasi umum seperti bus dan kereta dinilai mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi secara lebih luas.
Baca Juga: WFH Mulai Berlaku di Kalbar, ASN Sambut Positif Kebijakan Efisiensi dan Transformasi Kerja
Untuk wilayah Kalimantan Barat, Andreas menilai upaya tersebut harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai. Ia juga menilai pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas transportasi milik negara untuk mendukung mobilitas pegawai.
“Untuk PNS kan seharusnya bus milik pemerintah bisa dipakai untuk antar-jemput pegawainya,” katanya.
Dari sisi dunia usaha, Andreas menyebut kebijakan WFH bagi ASN tidak secara langsung memengaruhi produktivitas maupun operasional perusahaan. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik agar tidak terganggu oleh perubahan pola kerja tersebut.
“Jika hanya PNS yang WFH tentu tidak berdampak pada kinerja perusahaan, dengan catatan pelayanan publik dari pemerintah tidak menurun kinerjanya karena WFH,” jelasnya.
Ia menambahkan, potensi penurunan kualitas pelayanan publik justru menjadi perhatian bagi sektor swasta yang masih bergantung pada berbagai layanan administrasi pemerintah.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik, Pemerintah Tambah Subsidi BBM Rp100 Triliun dan Jaga Defisit APBN
“Pelayanan publik oleh ASN yang kemungkinan menurun kinerjanya yang akan jadi tantangan bagi swasta,” pungkasnya. (mrd)
Editor : Hanif