PONTIANAK POST – Keterbatasan fiskal menjadi salah satu sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Bupati Sekadau, Rabu (1/4).
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong agar pembangunan tetap berjalan melalui penguatan kolaborasi, termasuk dengan sektor swasta, di tengah tekanan anggaran daerah.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa tantangan fiskal tidak boleh menghambat agenda pembangunan, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur.
“Di tengah efisiensi anggaran, kita harus tetap solid dan mencari solusi bersama agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Baca Juga: Persiapan Musrenbang 2027 Dimatangkan, Kalbar Fokus pada Akurasi Data
Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Sekadau Aron, jajaran perangkat daerah, Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Selain persoalan belanja daerah, forum Musrenbang juga membahas isu terkait batas maksimal belanja pegawai, transfer keuangan daerah (TKD), serta upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Krisantus, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam menyusun program, termasuk mencari sumber pembiayaan alternatif di luar skema konvensional.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder untuk memperkuat sinergi agar perencanaan pembangunan tetap tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui Musrenbang ini, pemerintah berharap arah pembangunan Kabupaten Sekadau pada 2027 dapat disusun lebih realistis, inovatif, dan responsif terhadap kondisi fiskal, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. (mse)
Editor : Hanif