PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong aparatur sipil negara (ASN) menghasilkan kebijakan berbasis data dan solusi melalui workshop penyusunan policy brief tahun 2026.
Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (1/4), sebagai bagian dari penguatan kapasitas birokrasi dalam menjawab persoalan pembangunan.
Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalbar (BPSDM) sebagai penyelenggara, kegiatan ini diikuti pejabat administrator yang didorong untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih terukur dan implementatif.
Dalam sambutannya, Norsan menegaskan bahwa indikator kinerja ASN kini tidak lagi bertumpu pada serapan anggaran, melainkan pada efektivitas kebijakan yang dihasilkan.
Baca Juga: Masih Penuhi Persyaratan Kerja Sama, Pasien BPJS Belum Bisa Cuci Darah di RSUD Landak
“Perlu kita ketahui bersama bahwa kinerja tidak lagi diukur semata-mata dari serapan anggaran, tetapi dari efektivitas kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat secara komprehensif,” ujarnya.
Ia menekankan, pejabat administrator memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan daerah memenuhi aspek kualitas, akuntabilitas, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penyusunan policy brief menjadi langkah strategis agar ASN tidak hanya bekerja secara rutinitas, tetapi mampu menghadirkan inovasi kebijakan yang efektif dan berbasis data.
“Policy brief harus mampu menyajikan rekomendasi yang ringkas, padat, dan berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah,” katanya.
Selain itu, Norsan juga menyampaikan kesiapan Kalimantan Barat menjadi penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kompetensi kepemimpinan strategis pejabat tinggi pratama.
Baca Juga: Satpol PP Tertibkan Kawasan Waterfront Pontianak, Edukasi Warga Jaga Estetika Tepian Sungai Kapuas
Ia turut mengapresiasi dukungan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN) dalam pengembangan kapasitas ASN di daerah.
“Diharapkan seluruh persiapan teknis pascaakreditasi dapat segera ditindaklanjuti agar PKN Tingkat II berjalan lancar,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, menilai komitmen kepala daerah menjadi faktor penting dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berkualitas.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pembuat kebijakan (policy maker) dan analis kebijakan (policy analyst) agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga implementatif.
“Kebijakan bukan sekadar rutinitas, tetapi strategi yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Baca Juga: Dorong Ekspor Arwana Kalbar Lebih Cepat, Gubernur Kalbar Dukung Asosiasi Penangkar
Workshop ini diikuti 44 peserta dari berbagai jenjang analis kebijakan, yang ditargetkan mampu menghasilkan policy brief berkualitas dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah. (mse)
Editor : Hanif