PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yoggy Perdana Putra mengatakan, dalam upaya mempercepat update proposal ajuan bantuan di Kementerian Perhubungan terkait bantuan pembangunan dermaga Bardan-Siantan telah dikoordinasikan dengan Anggota Komisi V DPR, Yuliansyah.
“Saat penyerahan proposal itu, Dishub memberikannya ke saya. Sebagai tindak lanjutnya, saya juga meminta bantuan kepada Anggota Komisi V DPR. Tujuannya, agar komunikasi proposal ini bisa update terus dan intens di Kemenhub,” ujar Yoggy kepada Pontianak Post, Kamis (9/4).
Menurut Yoggy, dengan pengawalan dari Komisi V DPR, diharapkan proposal ajuan pembangunan dermaga ini bisa ditindaklanjuti oleh Kemenhub. Sebab, kata dia, pengajuan bantuan perbaikan infrastruktur fisik baik dermaga dan lainnya, pasti juga banyak diajukan oleh provinsi lain. Makanya, ini mesti dikawal. Jika tidak, proposal ini justru akan menjadi tumpukan berkas di Kemenhub.
Yoggy meminta Dishub Kota Pontianak juga harus terus melakukan koordinasi dengan Kemenhub. Dirinya juga tidak tinggal diam. Hasil proposal yang sudah diterima di Kemenhub juga akan ditindaklanjuti. Koordinasi akan dilakukan kembali dengan Anggota Komisi V dapil Kalbar. “Mudah-mudahan sudah ada updatenya,” kata Yoggy.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Targetkan Ganti Rugi Lahan Sungai Limau Tuntas Tahun 2026 Secara Transparan
Yoggy menilai, perbaikan dermaga ini menjadi hal yang urgent. Sebab akibat rusaknya dermaga, kapal feri penyeberangan tidak bisa beroperasi. Pemkot Pontianak sampai saat ini juga belum bisa memberikan jawaban pasti terkait kapan perbaikan itu bisa dilakukan. Sehingga untuk sementara waktu masyarakat terpaksa melewati Jembatan Kapuas.
Wali Kota Pontianak, kata dia, juga menyatakan, jika perbaikan dermaga menggunakan APBD akan terasa berat. Sebab saat ini, Pemkot Pontianak dihadapkan pada efisiensi fiskal. Di satu sisi, dermaga memang harus diperbaiki dengan begitu, pengoperasian kapal feri akan bisa kembali seperti semula.
“Memang kontrak kerja sama antara Pemkot dengan pihak ketiga belum dilakukan sampai saat ini. Menurut saya ini persoalan mudah. Siapapun jasa yang akan ditunjuk untuk feri penyeberangan itu pastinya mereka akan melayani penyeberangan. Paling utama yang dihadapkan kita saat ini, adalah bagaimana mencari alokasi anggaran untuk perbaikan dermaga ini. Baik itu melobi Kemenhub dan cara lainnya. salah satunya melalui CSR,” katanya.
Hal serupa juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa. Ia mengatakan update terkait koordinasi antara Pemerintah Pontianak dengan Kementerian Perhubungan menyikapi tindak lanjut proposal ajuan bantuan pembangunan dermaga Bardan-Siantan harus segera diketahui.
Jika dibiarkan berlarut proposal itu justru akan menguap, sebab ajuan permintaan bantuan kepada pemerintah pusat dilakukan oleh semua daerah.
Baca Juga: Polsek Pontianak Barat Ringkus Dua Pelaku Pencurian Burung Lovebird, Kerugian Capai Rp8 Juta
“Koordinasi antara Dishub dengan Kemenhub terkait dengan ajuan proposal bantuan pembangunan dermaga Feri Bardan-Siantan yang rusak itu sudah semestinya diupdate. Apa informasi terbarunya,” tanya Bebby.
Menurut Bebby, dalam upaya meminta bantuan agar pemerintah pusat mau menggelontorkan alokasi anggarannya buat membantu Pemkot Pontianak memperbaiki dermaga Bardan-Siantan yang kondisinya kini sudah tidak bisa digunakan harus dilakukan berkelanjutan. Komunikasi harus intens. Sebab ajuan proposal pembangunan yang dilakukan oleh pemda itu tidak hanya Pontianak saja.
Terdapat banyak ajuan proposal bantuan dari semua daerah di Indonesia. Jika Dishub Pontianak pasif dan tidak lagi ada tindak lanjut setelah proposal ini dikirim ke sana, Bebby mengira bantuan tersebut justru bisa jalan di tempat.
Bebby pun mendorong agar Dishub melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Tidak hanya koordinasi dengan Kemenhub saja. Lebih dalam dorong dia, Kalbar ini memiliki anggota DPR RI yang duduk di Komisi V. Komisi membidangi pembangunan. Agar updatenya bisa cepat, mungkin juga bisa dikomunikasikan melalui jalur ini.(iza)
Editor : Hanif