PONTIANAK POST - Di balik angka triliunan kebutuhan pembangunan, ada harapan jutaan warga Kalimantan Barat yang menunggu perubahan nyata dalam hidup mereka.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dihadapkan pada jurang besar antara kebutuhan pembangunan Rp116,17 triliun dan kemampuan fiskal yang hanya Rp5,59 triliun.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan arah pembangunan 2027 harus tetap berpihak pada rakyat, dengan fokus pada daya saing daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pembangunan tidak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi, kualitas SDM, layanan dasar, konektivitas, dan tata kelola,” ujarnya saat membuka Musrenbang RKPD Kalbar 2027 di Pontianak, Selasa (24/4).
Di tengah keterbatasan itu, pemerintah dituntut memastikan masyarakat tetap merasakan manfaat, mulai dari akses pendidikan yang merata hingga layanan kesehatan yang lebih baik.
Optimisme tetap dijaga setelah pertumbuhan ekonomi Kalbar 2025 mencapai 5,39 persen, melampaui nasional 5,11 persen.
Tingkat kemiskinan juga tercatat 6,16 persen, lebih rendah dari angka nasional 8,47 persen, menjadi sinyal bahwa arah pembangunan mulai menunjukkan hasil.
Namun, Norsan mengakui tantangan ke depan tidak ringan sehingga pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada APBD.
Ia mendorong keterlibatan swasta, investasi, masyarakat, hingga dukungan pemerintah pusat untuk menutup kesenjangan pembiayaan.
Kebijakan pembangunan 2027 diarahkan pada modernisasi sektor primer, perlindungan daya beli, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan manusia, penguatan ekonomi daerah, peningkatan infrastruktur, hingga transformasi digital dan pelestarian budaya.
Sejumlah proyek strategis seperti Jembatan Kapuas III, Pontianak Outer Ring Road, hingga Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing disebut menjadi pengungkit penting bagi pertumbuhan daerah.
Bagi warga, proyek-proyek itu bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi harapan atas akses yang lebih mudah, pekerjaan yang lebih luas, dan kehidupan yang lebih layak.
Norsan juga menekankan pentingnya inovasi di tingkat daerah, termasuk program DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal pendidikan.
Hingga 2025, tercatat 1.045 desa mandiri, 529 desa maju, dan 472 desa berkembang yang terus didorong naik status.
Pembangunan desa dinilai menjadi kunci pemerataan layanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di pelosok.
“Dengan sinergi dan tanggung jawab bersama, Kalbar optimistis menjadi lebih maju, kompetitif, dan sejahtera,” tegasnya. (mse)
Infografis – Fakta Penting
| Poin | Keterangan |
|---|---|
| Kebutuhan Pembangunan 2027 | Rp116,17 triliun |
| Kapasitas Fiskal | Rp5,59 triliun |
| Pertumbuhan Ekonomi Kalbar 2025 | 5,39 persen |
| Tingkat Kemiskinan Kalbar | 6,16 persen |
| Program Unggulan | DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) |
| Status Desa | 1.045 mandiri, 529 maju, 472 berkembang |
Editor : Aristono Edi Kiswantoro