PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pembangunan 2027 diarahkan untuk memperkuat transformasi daerah melalui peningkatan daya saing yang inklusif dan berkelanjutan. Fokusnya meliputi penguatan struktur ekonomi, peningkatan kualitas SDM, pemerataan layanan dasar, konektivitas wilayah, serta tata kelola yang responsif.
Menurut Norsan, arah tersebut menjadi strategi menghadapi tantangan fiskal sekaligus menjaga pertumbuhan daerah. “Pembangunan tidak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi, kualitas SDM, layanan dasar, konektivitas, dan tata kelola,” ujarnya saat membuka Musrenbang RKPD Kalbar 2027 di Pontianak, Selasa (24/4).
Ia menyebut 2027 sebagai fase penting pelaksanaan RPJMD 2025–2029, sehingga perencanaan harus terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil. Optimisme ditopang pertumbuhan ekonomi Kalbar 2025 sebesar 5,39 persen, melampaui nasional 5,11 persen, serta tingkat kemiskinan 6,16 persen, lebih rendah dari nasional 8,47 persen.
Namun, kebutuhan pembangunan 2027 diperkirakan mencapai Rp116,17 triliun, sementara kapasitas fiskal hanya sekitar Rp5,59 triliun. Karena itu, pembiayaan tidak bisa mengandalkan APBD semata, tetapi perlu dukungan investasi, swasta, masyarakat, dan pemerintah pusat.
Baca Juga: Indonesia Ekspor 250 Ribu Ton Urea ke Australia, Presiden Prabowo Terima Apresiasi PM Albanese
Kebijakan 2027 difokuskan pada modernisasi sektor primer, perlindungan daya beli, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, dan penguatan konektivitas. Implementasinya mencakup pembangunan manusia, ekonomi daerah, infrastruktur dan layanan dasar, lingkungan, ketahanan bencana, transformasi digital, serta seni dan budaya.
Norsan juga menekankan dukungan pusat untuk proyek strategis seperti Jembatan Kapuas III, Pontianak Outer Ring Road, Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing, pengembangan PLBN, bandara, serta peningkatan jalan dan jembatan. Proyek tersebut dinilai menjadi pengungkit pertumbuhan dan daya saing.
Ia menegaskan pembangunan harus berdampak langsung bagi masyarakat, mulai dari pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, hingga perluasan lapangan kerja. Pemerintah kabupaten/kota juga didorong berinovasi di tengah keterbatasan fiskal, termasuk optimalisasi opsen dan percepatan bagi hasil pajak.
Dalam forum itu, Norsan menekankan konsistensi arah, disiplin perencanaan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Pemprov Kalbar juga meluncurkan inovasi DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) untuk memperkuat kualitas SDM di desa.
Hingga 2025, tercatat 1.045 desa mandiri, 529 desa maju, dan 472 desa berkembang yang terus didorong naik status. Pembangunan desa diharapkan menjadi pengungkit pemerataan layanan, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup.
Norsan berharap Musrenbang menghasilkan kesepakatan konkret dan berpihak pada masyarakat. “Dengan sinergi dan tanggung jawab bersama, Kalbar optimistis menjadi lebih maju, kompetitif, dan sejahtera,” ujarnya. (mse/r)
Editor : Hanif