PONTIANAK POST - Di tengah potensi kekayaan daerah yang melimpah, angka-angka pendapatan justru menyisakan tanda tanya besar.
DPRD Kalimantan Barat menyoroti ketidaksinkronan antara potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan LKPJ APBD 2025.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ APBD 2025, Heri Mustamin, menyebut fokus utama saat ini adalah optimalisasi pendapatan di tengah menurunnya transfer ke daerah.
Baca Juga: DPRD Kalbar Dukung Pembangunan Pasar Induk Kubu Raya
Menurutnya, potensi PAD Kalbar sangat besar, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya.
Namun, target yang ditetapkan dinilai jauh dari potensi riil di lapangan.
“Jumlah kendaraan lebih dari 3,5 juta unit, tapi target penagihan hanya sekitar 1 juta unit. Ini tidak logis,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Kalbar Dorong Evaluasi Status Perum IV dalam Sengketa Tapal Batas Pontianak dan Kubu Raya
Ia menilai capaian pajak yang disebut melampaui 100 persen justru menyesatkan karena target awal terlalu rendah.
Kondisi tersebut membuka dugaan lemahnya sinkronisasi data dan sistem pengawasan.
“Antara data, target, dan realisasi tidak sinkron. Ini harus dibenahi secara menyeluruh,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD mulai mewacanakan pembentukan Pansus Pendapatan.
Langkah ini untuk mengkaji lebih dalam potensi dan kebijakan pengelolaan PAD yang dinilai belum optimal.
Selain pajak kendaraan, potensi pajak air permukaan juga disorot.
Dari ratusan perusahaan perkebunan dan pertambangan, hanya sebagian kecil yang memiliki alat ukur penggunaan air.
Akibatnya, pembayaran pajak masih berbasis estimasi dan rawan manipulasi.
“Kita belum punya instrumen pengukuran yang memadai,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah berinvestasi pada sistem meterisasi agar perhitungan pajak lebih transparan.
Situasi ini dinilai ironis mengingat Kalbar kaya sumber daya alam, termasuk perkebunan sawit yang luas.
“Ibaratnya seperti tikus mati di lumbung padi,” sindirnya.
DPRD juga menyoroti sektor lain seperti layanan kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan yang masih belum merata.
Menurutnya, kunci utama pembangunan tetap pada optimalisasi pendapatan daerah.
Pembahasan LKPJ APBD 2025 masih berlangsung, dengan rekomendasi strategis segera dirumuskan. (den)
Infografis – Fakta Penting
| Poin | Keterangan |
|---|---|
| Potensi Kendaraan | >3,5 juta unit |
| Target Pajak | ±1 juta unit |
| Masalah Utama | Data tidak sinkron |
| Sektor Disorot | Pajak kendaraan & air |
| Risiko | Potensi manipulasi pajak |
| Usulan | Pansus Pendapatan |
Editor : Aristono Edi Kiswantoro